Trenggalek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 berturut-turut sejak 2016, berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, opini WTP kali ini merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk LKPD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2022.
"Kami sangat bersyukur bisa mencapai opini WTP yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah, semoga ke depan semakin minim temuan," kata Nur Arifin di Trenggalek, Jumat.
Arifin menerima langsung piagam opini WTP ke-7 itu di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
Dengan nada bangga, bupati muda ini menyebut bahwa capaian itu menjadi buah kerja keras dari semua pihak. Torehan yang diraih Trenggalek itu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dalam pembangunan di "Bumi Menak Sopal".
Ia berharap, torehan Opini WTP yang telah diraih tujuh tahun berturut-turut itu dapat terus dipertahankan.
"Artinya kita secara tata kelola lebih baik. Semoga ini membawa dampak positif untuk Trenggalek ke depan. Ini harus dijadikan salah satu pelecut kita untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.
Dengan status WTP, pihaknya berharap segala sesuatu dapat berjalan transparansi. Jika seluruhnya transparansi, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Arifin atau biasa disapa Mas Ipin ini pun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan mitra kerja pemerintah serta doa dari masyarakat Bumi Menak Sopal, sebutan lain Kabupaten Trenggalek.
Dia berharap capaian yang diraih sejak 2016 itu dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan sehingga tak ada lagi catatan atau temuan dalam laporan keuangan itu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Karyadi, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan tersebut merupakan wujud komitmen positif terhadap pengelolaan keuangan di daerah.
Dia berharap ke depan pemerintah daerah bisa memanfaatkan pengelolaan anggaran dengan semaksimal mungkin untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ucap dia.
Di sisi lain, BPK Perwakilan Jatim turut mengapresiasi atas dukungan dan kegigihan jajaran Pemkab Trenggalek dalam memberikan data untuk pemeriksaan.
Langkah responsif itu membuat pemeriksaan LKPD di Trenggalek berjalan lancar.
