Surabaya (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyebut sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar pada 1 Juni sampai 31 Juli 2023, merupakan momentum bagi pemerintah memaksimalkan pembaruan data petani penerima subsidi pupuk.
"Khususnya perorangan-perorangan yang belum terdaftar dalam kelompok tani masih banyak yang belum terupdate, sehingga persoalan pupuk subsidi selalu muncul tiap tahunnya," kata Adik melalui keterangan resmi, Jumat.
Perbaikan data tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atau e-Alokasi.
Dia pun berharap Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten dan kota se-Jawa Timur bisa menghitung secara rinci kebutuhan pupuk bagi para petani per tahunnya.
Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran.
"Sensus pertanian sama halnya dengan RDKK harus bisa diupdate setiap tahunnya, biar kebijakan Pemerintah tepat sasaran," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya menyatakan data RDKK sudah dilakukan pembaruan. Namun, menurutnya alokasi yang dibutuhkan masih berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan para petani.
"Di Jawa Timur, alokasi Urea subsidi dari Pemerintah Pusat saat ini hanya bisa mencukupi 92 persen RDKK, begitu juga dengan Phonska hanya 56 persen," terangnya.
"RDKK ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan). Misalnya rekomendasi untuk Urea 100 kilogram, keinginan petani bisa 120 kilogram. Jelas akan semakin kurang kalau didasarkan pada keinginan petani," lanjutnya.
Menurutnya perbaikan data yang dimaksud Presiden RI Jokowi karena adanya perubahan kebijakan, yaitu pupuk organik Petroganik yang sejak tahun lalu tidak disubsidi, rencananya akan kembali disubsidi.
"Jelas ini harus dihitung ulang, berapa kebutuhan," jelasnya.(*)
