Pansus Lumpur Desak Pemerintah Bebaskan Biaya Sekolah

Sidoarjo - Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo mendesak kepada Pemerintah untuk membebaskan seluruh biaya sekolah anak korban Lumpur Lapindo menyusul adanya kebutuhan 212 anak korban lumpur yang membutuhkan donasi pendidikan. Ketua Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo M Zainul Lutfi, Kamis, mengatakan, saat ini pendidikan anak korban lumpur memang terabaikan dengan adanya peristiwa luapan lumpur Lapindo. "Banyak di antara anak - anak korban lumpur yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya pendidikan karena orang tua lebih fokus mengurusi ganti rugi," katanya. Ia mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan 'Gerakan Donasi Sahabat Anak Lumpur' yang menyebutkan anak korban lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, membutuhkan donasi pendidikan yang setiap anak berkisar antara Rp220 ribu sampai Rp1,8 juta per tahun. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya membebaskan seluruh biaya pendidikan kepada anak korban lumpur supaya tidak ada lagi anak korban lumpur yang harus putus sekolah karena kekurangan biaya. "Saat ini pemerintah hanya berkutat pada pemenuhan ganti rugi saja, tanpa dibarengi dengan pelayanan pendidikan yang layak kepada anak korban lumpur," katanya. Ia menjelaskan, pemerintah jangan hanya berkonsentrasi pada permasalahan pembayaran ganti rugi kepada persoalan dampak sosial atau ganti rugi saja. "Dengan adanya konsentrasi masalah sosial ini tentunya berakibat pada nasib anak didik yang terlantar akibat belum selesainya masalah sosial yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo," katanya. Pansus lumpur, kata dia, berharap jika persoalan pendidikan benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan tindakan nyata. "Salah satunya dengan membebaskan seluruh biaya sekolah, baik itu biaya sumbangan pendidikan mauppun biaya - biaya sekolah yang lainnnya," katanya. Dengan demikian, masalah pendidikan bagi anak - anak korban lumpur diharapkan bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu adanya uluran tangan dari luar. "Kami berharap, kegiatan ini bisa direalisasikan dengan cepat supaya masalah pendidikan bagi anak korban lumpur bisa teratasi," katanya.