DPRD usulkan kurikulum kebencanaan masuk sekolah Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya mengusulkan kurikulum kebencanaan bisa masuk di sekolah-sekolah di wilayah setempat.

"Jika melihat data dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Surabaya, jumlah kebencanaan di Surabaya cukup banyak. Sudah saatnya Pemkot Surabaya memasukkan kurikulum kebencanaan atau kejadian kedaruratan ini ke sekolah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Senin.

Menurut Khusnul, usulan tersebut terlintas saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salah satu bidang yang mendapat sorotan adalah penanggulangan dan penanganan bencana di Kota Pahlawan.

Berdasarkan data yang diterima Panitia Khusus (Pansus) LKPj Wali Kota Surabaya, selama 2022 total ada 8.977 jenis kejadian kedaruratan. Dari jumlah itu yang paling banyak adalah kecelakaan yang mencapai 4.846 kejadian dan darurat medis 3.099 kejadian.

Disusul kebakaran 303 kejadian, pohon tumbang 191 kejadian, dan penemuan jenazah 177 kejadian. Kemudian genangan 153 kejadian, rumah roboh 106 kejadian, orang tersesat 43 kejadian, masalah hewan 41 kejadian, orang meninggal mendadak 11 kejadian dan orang tenggelam tujuh kejadian.

Jika kejadian itu dipetakan dalam wilayah, yang paling sering ada kejadian kedaruratan adalah Surabaya Timur dengan 2.624 kejadian, Surabaya Selatan 2.609 kejadian, Surabaya Pusat 1.676 kejadian, Surabaya Barat 1.170 dan Surabaya Utara 898 kejadian.

Dengan banyaknya kejadian kedaruratan ini, Khusnul memberikan, masukan sekaligus usulan dalam LKPj Wali Kota Surabaya yakni masalah penanggulangan dan penanganan bencana dimasukkan dalam kurikulum pelajaran ditingkat satuan pendidikan.

Menurut Khusnul, memunculkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana tidaklah mudah, melainkan harus dilakukan sejak dini untuk menciptakan kesadaran itu.

"Untuk itu, pada 2023 ini kami mengusulkan agar kurikulum tentang penanggulangan dan penanganan bencana dimasukkan dalam satuan pendidikan. Tujuannya apa?, agar siswa sejak dini memahami hingga muncul kesadaran soal pencegahan dan penanganan bencana," katanya.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan ini mengatakan, masalah penanganan dan penanggulangan bencana agar masuk dalam kurikulum pendidikan sebelumnya juga pernah diusulkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun usulan Megawati itu masih belum ditindaklanjuti dengan serius.