Kediri (ANTARA) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memaparkan capaian programnya dalam Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jawa Timur yang digelar di Ruang Panjalu KPPN Kediri.
"Beberapa waktu lalu Bapak Presiden dan Bu Sri Mulyani menyampaikan peranan APBN yang optimal saat ini dipengaruhi kebijakan fiskal. Berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut," kata Wali Kota Kediri dalam acara itu, Rabu.
Wali Kota juga menjelaskan, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri dan pemangku kebijakan terkait serius untuk mengendalikan inflasi.
Pemerintah Kota Kediri mendesain APBD untuk bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya, seperti dengan memberikan biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga bahan pokok di Kota Kediri stabil.
Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan barang dan stoknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau.
"Alhamdulillah, sampai ini kami bisa kendalikan. Kami sediakan anggaran di perencanaan APBD-nya. Sampai bulan Februari 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen," kata dia.
Wali Kota juga menerangkan Pemerintah Kota Kediri telah mengimplementasikan berbagai program tahun ini yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah.
Hal ini mengacu pada tema RKP 2023, yakni "Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".
Wali Kota juga menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada seluruh pemda memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
Pemerintah Kota Kediri, kata dia, memprioritaskan belanja produk UMKM dan produk yang memiliki nilai TKDN tinggi.
"Kami ada tagline 'Nglarisi Dagangane Tanggane' (Melariskan dagangan tetangga). Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2022 sebesar 3,95 persen, ini meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 2,5 persen. Saat pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sempat terkoreksi," ujarnya.
Sedangkan untuk penanganan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri menjalankan berbagai program kegiatan di antaranya pemberian bantuan modal, pelatihan kerja berbasis kompetensi dan penataan iklim investasi dengan kemudahan perizinan.
Untuk penanganan stunting, pemerintah kota juga mengalokasikan di APBD, kemudian memberikan edukasi dan penyediaan PMT bergizi dan beragam melalui Prodamas. Setiap RT menganggarkan Rp1 juta sampai Rp2 juta untuk diberikan posyandu yang kegunaannya untuk PMT balita.
Acara ini digelar secara luring dan daring. Turut hadir Kepala KPPN Kediri Nurwedi Tjahjono, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo, Local Expert Kemenkeu Jatim Rudi Purwono dan Nurkholis, Kepala Bappeda se-Kediri Raya, Kepala BPPKAD se-Kediri Raya, BKD se-Kediri Raya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Kediri Herwin Zakiyah, Akademisi, para insan media, para pejabat eselon II Kemenkeu Jatim, dan tamu undangan lainnya. (*)
