DPRD Surabaya Kembali Gagal Sahkan LKPJ APBD

Surabaya - Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya kembali gagal mensahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010, karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Pada rapat paripurna kedua yang digelar DPRD Surabaya, Jumat, dari 50 orang anggota, hanya 28 orang yang hadir. Jumlah itu menurun dibanding rapat paripurna pertama pekan sebelumnya, yang dihadiri 29 orang anggota dewan. Sesuai Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, rapat paripurna bisa dilaksanakan apabila dihadiri dua pertiga anggota atau minimal sekitar 34 orang. "Karena rapat paripurna untuk kedua kalinya tidak kuorum atau hanya dihadiri 28 orang anggota dewan, sesuai tata tertib maka LKPJ tidak bisa disahkan dan akan diserahkan kepada gubernur," kata Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana, saat memimpin rapat paripurna. Menurut dia, setelah dua kali rapat ditunda, maka tidak ada keputusan yang dapat diambil DPRD Surabaya. "Tentunya rapat tidak bisa diulangi lagi," tambahnya. Bagi anggota DPRD Surabaya yang selama dua kali rapat paripurna pengesahan LKPJ APBD 2011 tidak pernah hadir, Wishnu menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Badan Kehormatan. "Bagi anggota dewan yang tidak hadir, kita serahkan ke BK karena melanggar kode etik dan tata tertib anggota DPRD," katanya. Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Tata Tertib DPRD Surabaya, kata Wishnu, apabila selama enam kali melanggar kode etik, anggota dewan akan diproses untuk dicopot dari badan kelengkapan DPRD dan akan dikirim surat pemberitahuan kepada masing-masing partai politik pengusung. Ketua BK DPRD Surabaya, Agus Santoso, mengatakan, pihaknya segera memroses anggota dewan yang telah melanggar tata tertib dan kode etik tersebut. "Rencananya Senin (8/8), mereka kami panggil terkait masalah tersebut," ujarnya.