Jember (ANTARA) - Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia itu berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926, sehingga kini sudah berusia 100 tahun atau satu abad yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Di usia yang seabad itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serius dalam membangun kebangkitan baru, terutama di sektor ekonomi, untuk mendorong kemandirian ekonomi warga Nadlliyin yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai pihak.
Untuk itu, PBNU bersinergi dengan Kementerian BUMN akan membangun 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) yang merupakan wujud dari realisasi pengembangan ekonomi Nahdliyin dalam memasuki abad kedua NU.
BUMNU yang pertama kali secara resmi berdiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang soft opening-nya dihadiri oleh Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid yang akrab disapa Alissa Wahid, pada 6 Februari 2023.
Ide pendirian BUMNU bersumber dari berbagai inisiatif yang dikelola oleh perkumpulan NU dan dimiliki oleh pengurus pusat NU, pengurus wilayah, atau pengurus cabang karena melalui BUMNU diharapkan bisa memperkuat sumber daya ekonomi NU sekaligus menjadi ruang untuk belajar kewirausahaan bagi warga NU.
Pada akhirnya, melalui BUMNU, PBNU bisa memperkuat semangat kewirausahaan bagi warga NU menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Alissa mengatakan PBNU menerapkan gerakan kemandirian ekonomi melalui empat strategi. Pertama, pengembangan sumber daya ekonomi perkumpulan. Kedua, peningkatan ekonomi warga NU.
Kemudian ketiga, pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan keempat, pengembangan ekonomi khusus mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem, perekonomian perempuan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan difabel.
BUMNU yang dibangun di Kabupaten Jember diniatkan menjadi model atau percontohan bagi seluruh BUMNU se-Indonesia dan PBNU menargetkan 250 BUMN berdiri secara bertahap.
PBNU juga memfasilitasi warung kecil dan terus mendorong UMKM Jember yang layak dan berkualitas untuk berpartisipasi dalam mengisi produk di BUMNU Grosir di Kabupaten Jember.
BUMNU membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM lokal Jember yang ingin bergabung, namun tentunya akan ada seleksi produk yang layak dan berkualitas melalui dinas koperasi setempat.
Kehadiran BUMNU di Jember direspons positif oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang berharap kehadiran retail grosir itu dapat menggerakkan partisipasi UMKM dan meningkatkan sektor perekonomian warga di Jember.
BUMNU, salah satu unit usaha yang bergerak di sektor pangan, sehingga diharapkan bisa menggerakkan perputaran ekonomi rakyat dan menekan angka inflasi di wilayah yang dipimpinnya.
Untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM Jember melakukan analisis dan seleksi produk lokal yang berkualitas dan punya daya saing yang bagus kepada UMKM yang akan bergabung dengan BUMNU di Jember.
Rak UMKM ditempatkan di bagian depan BUMNU grosir Jember, sehingga menunjukkan konsistensi PBNU untuk membantu rakyat kecil, apalagi lokasi lapak UMKM tersebut tidak perlu membayar sewa kepada pihak pengelola.
Pemkab Jember mendukung sepenuhnya, sehingga BUMNU wajib menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat di kabupaten penghasil tembakau untuk jenis cerutu.
Kabupaten Jember memiliki 226 desa dan sebagian sudah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) dengan beragam produk lokal unggulan yang berbeda di masing-masing desa dan juga memiliki 26 BUMDes bersama (BUMDesma) yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Keberadaan BUMDes dan BUMDesma tersebut merupakan langkah awal pembangunan desa mandiri dan meningkatkan sektor perekonomian warga desa setempat, bahkan Bupati Jember juga telah meresmikan 26 Bumdesma secara serentak se-Kabupaten Jember.
BUMDesma merupakan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang tersebar di 26 kecamatan dari 31 kecamatan di Jember dengan jumlah pengelola 7.616 kelompok dan jumlah warga yang mendapatkan manfaat dari PNPM Mandri Peddesaan sebanyak 86.028 orang
Pemkab Jember juga fokus untuk meningkatkan peran aktif BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam mengelola UMKM yang akan bergabung dengan BUMNU.
Dengan sebanyak 86 ribu anggota yang bergabung BUMDEsma, maka kolaborasi BUMNU dengan BUMDesma melalui UMKM tentu akan menjadi penggerak ekonomi rakyat untuk kemaslahatan umat di Jember.
Pemkab Jember menghendaki agar BUMNU dan 26 BUMDesma bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan karena peran BUMDesma bisa menjadi distributor bagi puluhan ribu anggotanya, sehingga dapat menjaga kestabilan harga di tingkat desa karena memangkas rantai distribusi ke konsumen.
Sementara pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Shiddiq, Muhammad Fauzinudin Faiz mengatakan berdirinya BUMNU di Jember sangat berpotensi akan melejit jauh karena dapat mengembangkan sumber daya finansial dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BUMNU juga akan menjadi kekuatan ekonomi baru tingkat lokal, sehingga memiliki efek makro dalam mengurangi konsentrasi pusat-pusat ekonomi di titik tertentu.
Dengan disebarnya BUMNU di banyak titik, maka arus distribusi perekonomian diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi dan distribusi, sehingga konsumen akhir dapat mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
Menjelang Ramadhan dan Lebaran, kesempatan besar bagi BUMNU untuk menjadi "pahlawan” dalam membantu mengendalikan harga pasar dan menunjukkan bahwa pusat grosir itu benar-benar hadir untuk masyarakat.
BUMNU sebagai badan usaha milik organisasi sosial keagamaan dapat berpotensi sebagai pengendali inflasi lokal dengan berbagai upaya, namun perlu digarisbawahi bahwa pengendalian inflasi merupakan tugas yang kompleks dan melibatkan banyak faktor, sehingga tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak.
Kabupaten Jember sebagai pioner BUMNU di tingkat lokal, tentu menjadi titik penentu akan hadirnya BUMNU di tempat lain di seluruh Indonesia. Jika BUMNU rintisan awal itu sukses, kiat-kiatnya, semangatnya, konsepnya, dan jejaringnya bakal diserap oleh daerah lain.
BUMNU sementara ini berpotensi berpengaruh terhadap inflasi lokal saja, karena inflasi global dan kebijakan pemerintah masih dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi harus melibatkan banyak pihak dan strategi yang kompleks.
Namun demikian, BUMNU juga memiliki keterbatasan dalam perannya sebagai pengendali inflasi lokal yang juga skala operasinya terbatas dan fokus pada sektor ritel dan distribusi yang dapat membatasi dampaknya terhadap inflasi secara keseluruhan di wilayah yang lebih luas.
BUMNU dapat menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti distributor bahan makanan untuk memperoleh pasokan bahan makanan yang cukup dan terjangkau, serta menjaga stabilitas harga bahan makanan di pasar.
Secara keseluruhan, peran BUMNU di Jember sebagai pengendali inflasi lokal dapat membantu mengurangi fluktuasi harga barang dan jasa di wilayah tertentu, tetapi hal itu masih tergantung pada kondisi dan lingkungan bisnis yang ada.
Untuk itu, perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah, produsen, pemasok, dan konsumen, untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
