Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur menemui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat reses di Jatim, Sabtu, guna mengeluhkan tidak adanya standar biaya perizinan pameran.
Ketua Asperapi Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan standar harga perizinan untuk menggelar pameran.
"Semua unsur pentaheliks terkait harus kolaborasi, Kemenparekraf sebagai leading sector menentukan standar biaya," kata Yusuf kepada LaNyalla di Kantor Kadin Jatim.
Hal itu, lanjut dia, dikarena selama ini belum ada standar harga yang ditetapkan sehingga masing-masing daerah berbeda. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap ada standar yang pasti mengenai biaya perizinan pameran ini.
"Bukan dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Yusuf.
Yusuf berharap LaNyalla dapat memperjuangkan aspirasi lembaganya, sebab menurut dia selama ini biaya perizinan pameran tak memiliki basis yang jelas standar pembiayaannya.
"Biaya perizinan itu tak jelas standar itemnya apa. Artinya rujukannya kemana. Sehingga, biaya perizinan pameran di satu kota dan kota lainnya di Jawa Timur ini bisa berbeda-beda," kata Yusuf.
Apalagi, selama ini setiap kali berurusan dengan biaya perizinan seringkali dihadapkan pada orang perorangan. Tentu saja standar biaya perizinannya akan berbeda-beda.
"Maka harus ada batasan-batasan yang jelas dengan standar yang juga jelas. Jadi jelas kami harus berurusan dengan siapa, bukan orang perorangan saja," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, perbaikan saat ini adalah momentum tepat kebangkitan pariwisata di Indonesia. "Ini adalah momentum kebangkitan pariwisata nasional secara menyeluruh. Tak hanya soal pameran, tapi juga Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan juga konser-konser musik. Harus ada standar biaya yang jelas," katanya.
Menanggapi hal tersebut, LaNyalla sependapat jika harus ada batasan dan standar yang jelas dalam hal biaya perizinan pameran.
"Tentu agar ada kepastian bagi penyelenggara terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Jangan mempersulit dan memberatkan industri. Pameran itu melibatkan banyak rakyat. Sektor pariwisata juga terangkat jika pameran berjalan dan banyak. Keterisian Hotel juga baik. Jadi saya akan dorong ini," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengaku, Asperapi sejauh ini berkontribusi terhadap laju perputaran perekonomian di daerah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi Asperapi.
LaNyalla mengatakan, kontribusi positif ini jangan dihambat oleh tangan-tangan jahat karena dari pameran adalah suatu sarana yang efektif untuk tujuan promosi baik itu produk tertentu, sosialisasi program perusahaan, serta informasi tentang keunggulan suatu produk kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar.
"Jadi goal-nya pergerakan ekonomi rakyat. Saya dulu juga berkarir di dunia pameran, jadi sudahlah, sekarang yang baik-baik saja kalau urusan rakyat itu. Pameran itu untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia yang kita cintai ini," kata dia.
