Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto menggandeng ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menggelar pemaparan dan sharing session atas hasil penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di kota setempat, Rabu.
Dalam kesempatan ini, KUMPM Ombudsman RI, Heru Kriswahyu terkesan dengan keseriusan Pemkot Mojokerto dalam meningkatkan layanan publik.
"Kami dari Ombudsman RI terima kasih atas sambutan luar biasa, apresiasi juga untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto yang sangat antusias mengikuti sharing session pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa jajaran OPD yang ada di Pemkot Mojokerto memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik," ujar Heru.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur, Agus Muttaqin mengatakan, nilai rapor kepatuhan pelayanan publik Kota Mojokerto tahun 2021 adalah 58,40, sementara pada tahun 2022 adalah 63,67. Meski masih dalam kategori C dengan opini kualitas sedang, dirinya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam menindaklanjuti atas nilai rapor tersebut.
"Kami ucapkan apresiasi respons dari bu wali ketika kami mengirimkan rapor itu dan saat itu juga ditindaklanjuti. Hari Jumat menerima rapor terkait penilaian kepatuhan, hari Sabtu pas pada hari libur bu wali mengumpulkan semua SKPD dan menyampaikan, kami terus terang sangat terkesan, bahwa benar-benar serius melakukan pembenahan kualitas pelayanan publik," kata Agus.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, melalui forum sharing session tersebut dirinya berharap akan ada peningkatan komitmen untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.
"Melalui forum ini saya berharap kita semuanya nanti bisa meningkatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita menjadi lebih baik dan ke depan menjadi yang terbaik di Indonesia," ucapnya.
Perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini bahkan bertekad ingin menjadikan Kota Mojokerto sebagai barometer tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terbaik di Indonesia.
"Ini bukan sebuah cita-cita yang muluk-muluk yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kota kita ini kecil, maka tentu kita bisa mengupayakan menjadi yang terbaik dan maksimal," tegasnya.
Melalui forum ini, Ning Ita mengajak seluruh OPD memanfaatkan kesempatan sharing session bersama Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto.
Hadir dalam forum strategis ini, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo,Seluruh asisten, Staf ahli, Kepala OPD, serta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto.
