Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR RI mendukung inisiatif strategi Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan (DEFEND ID) untuk mewujudkan Top 50 Global Defence Company.
"Komisi VI mendukung inisiatif strategi DEFEND ID untuk mewujudkan Top 50 Global Defence Company dengan strategi pengembangan bisnis, penguasaan teknologi, perbaikan keuangan, peningkatan SDM, peningkatan operasional dan peningkatan teknologi informasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Legislator itu juga mengapresiasi kinerja Holding BUMN Industri Pertahanan.
Apresiasi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan usaha pada 2022 sebesar 23,36 persen dari 2021 dengan nilai Rp19,7 triliun, realisasi EBITDA 2022 tumbuh sebesar 41,35 persen dari 2021 dengan nilai sebesar Rp1,88 triliun, dan kinerja laba bersih 2022 tumbuh 198 persen dari 2021 dengan nilai sebesar Rp483 miliar.
Baca juga: Industri pertahanan Indonesia incar peringkat 50 besar dunia
Komisi VI juga memberikan dukungan terhadap beberapa hal, di antaranya adalah untuk mendapatkan kemudahan modal kerja, seiring dengan pertumbuhan skala bisnis dan kontrak yang naik 6,2 persen dari 2021.
Selain itu, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pertahanan nasional, Komisi VI meminta DEFEND ID bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi membuat peta jalan BUMN Industri Pertahanan.
Lima BUMN Pertahanan yang tergabung dalam DEFEND ID adalah Platform Udara (PT Dirgantara Indonesia), Platform Darat, Alat Berat, Senjata dan Amunisi (PT Pindad), Platform Laut, Pembuatan Kapal (PT PAL Indonesia), Sistem Elektronik (PT Len Industri), dan Bahan Berenergi Tinggi (PT Dahana).
Holding BUMN ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing serta kemandirian industri pertahanan Indonesia agar bisa memenuhi pasar nasional maupun internasional.
