Golkar: Surabaya layak raih peringkat A Indeks Reformasi Birokrasi

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota setempat layak meraih peringkat A Indeks Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB yang menunjukkan upaya wali kota berhasil membenahi birokrasi 

"Ini bukti kualitas pelayanan terhadap masyarakat berhasil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Selasa.

Diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan penghargaan peringkat A Indeks Reformasi Birokrasi kepada Wali Kota Eri Cahyadi pada acara Penganugerahan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 di Jakarta pada Selasa ini.

Toni panggilan akrab Arif Fathoni melihat sejak setahun yang lalu dalam setiap diskusi dengan Ketua-ketua partai politik di Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selalu berpikir keras bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya melalui pembenahan internal jajaran dan inovasi.

Sebagai mantan seorang birokrat, kata dia, Eri Cahyadi sangat memahami bahwa membenahi birokrasi merupakan pangkal keberhasilan setiap program yang dicanangkan. Apalagi, lanjut dia, di era saat ini yang menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam setiap jenjang pemerintahan.

"Saya berharap penghargaan yang diraih wali kota ini bisa meningkatkan semangat juang seluruh birokrat yang ada di Surabaya untuk terus berpikir, berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Surabaya," ujar anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.

Ujung dari pengabdian dalam bidang pemerintahan, lanjut dia, adalah bagaimana setiap nafas yang tersedia selalu digunakan untuk menjadi jembatan ladang amal jariyah dengan memudahkan setiap urusan masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pencapaian itu menjadi tanggung jawab bagi semua, bahwa kerja-kerja reformasi birokrasi yang berdampak bagi warga tidak boleh terputus. 

"Capaian ini harus membuat kami terpacu bekerja lebih keras lagi, bukan malah berpuas diri," ujar  dia.

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

Wali Kota Eri mengatakan, reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Untuk Surabaya, lanjut dia, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. (*)