Situbondo (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman menyatakan jumlah tenaga honorer dengan kebutuhan pegawai tidak proporsional.
"Jumlah tenaga honorer ada 8.500 yang tercatat di BKP-SDM, sedangkan kebutuhan pegawai sekitar 3.000 orang. Tentu jumlah ini berlebih dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemkab Situbondo," ujar Fathor di Situbondo, Sabtu.
Dia merinci, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Situbondo yang hanya sekitar 3.000 orang, terbagi di tenaga pendidikan 1.800 orang, tenaga kesehatan 1.100 orang, dan tenaga di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sekitar 100 orang.
"Kalau ada 8.500 tenaga honorer, dan yang akan diambil 3.000, masih tersisa sekitar 5.000 orang yang harus dicarikan cara untuk ditata ulang," kata dia.
Fathor mengatakan, saat ini BKP-SDM tengah mendata ulang tenaga honorer yang ada di Lingkungan Pemkab Situbondo. Data ini sebagai basis data (database) untuk kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai.
Pendataan tenaga honorer ini berlangsung di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Nantinya, data ini akan menjadi rujukan Kemenpan-RB dalam membuat kebijakan terkait tenaga honorer.
Mengenai kabar pendataan tenaga honorer yang akan direkrut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Fathor mengatakan, hal itu tidak benar.
"Memang BKN pusat dan Kementerian PAN-RB akan melakukan rekrutmen tenaga honorer sebagai PPPK dengan memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu belum ada informasi lanjutan dari pemerintah pusat," ujar dia. (*)
