Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang tetap berjalan lancar, meski diwarnai mundurnya Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifudin dari jabatannya, karena tidak hafal Pancasila.
Dalam rapat itu, DPRD Lumajang menyetujui Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD setempat, Senin (12/9).
Rapat paripurna itu diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2022, kemudian penyampaian pendapat akhir fraksi, dan persetujuan DPRD terhadap raperda tersebut.
"Kami memberikan saran terhadap Pemkab Lumajang terkait inovasi dan langkah yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah hendaknya satuan tugas yang dibentuk harus segera melaksanakan aksi di lapangan dan menindaklanjuti kajian potensi yang ada," kata perwakilan Badan Anggaran DPRD Lumajang Lancar Budi Utomo di Lumajang.
Baca juga: Baca teks Pancasila, Bupati Lumajang "bayar" kekhilafan Ketua DPRD
Selain itu, CSR sudah ada perda, tetapi perlu adanya tindak lanjut pemerintah untuk mengevaluasi kembali pada tahun 2023, serta penyerapan anggaran hasil dari P-APBD tahun anggaran 2022 yang masih ada waktu sekitar empat bulan agar segera dimaksimalkan sehingga anggaran yang tersedia tidak menjadi silpa.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang sudah membahas dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
"Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang sudah membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022," katanya.
Kekuatan P-APBD 2022 direncanakan dari sisi pendapatan menjadi Rp2,8 triliun, kemudian sisi belanja sebesar Rp2,4 triliun dengan defisit Rp316 miliar.
Baca juga: Tidak hafal Pancasila, Ketua DPRD Lumajang mengundurkan diri
Terhadap defisit P-APBD 2022 akan tercukupi oleh pembiayaan netto maka sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan yakni defisit sebesar Rp316 miliar, sementara pembiayaan netto Rp316 miliar sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0 atau nihil.(*)
