BPSDM Jatim ajak ASN pelajari metadata dalam statistik di pemerintah daerah

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur mengajak aparatur sipil negara untuk mempelajari metadata dalam statistik di pemerintah daerah melalui kegiatan ASN Belajar Seri 30 yang digelar via telekonferensi Zoom, Kamis. 

Webinar tersebut mengundang dua narasumber yang andal di bidangnya, yaitu Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Dr. Eng. Imam Machdi, M.T., dan Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat DRPM ITS, Dr. Sutikno, M.Si.

Imam Machdi mengatakan metadata statistik sangat diperlukan dan disusun dari awal karena akan dipakai pada seluruh proses pembangunan dari awal hingga akhir. 

"Dibutuhkan metadata variabel dan indikator sebagai penggunaan statistik. Sebab metadata ini memiliki banyak manfaat, baik bagi pembina, produsen, maupun walidata," katanya. 

Segala upaya yang dilakukan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Harapannya Badan Pusat Statistik (BPS) sudah bisa menghasilkan peraturan dan bisa diaplikasikan pada tahun ini.

"BPS siap memberikan pendataan untuk pendampingan, sampai dengan analisis dan evaluasi. Proses izin menjadi penting sebagai landasan, metode evaluasi juga harus mengacu pada evaluasi internasional," ujar Machdi.

Kepala Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat DRPM ITS Dr. Sutikno, M.Si., menyebut peningkatan pemahaman metodologi statistika sangat penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah, mulai pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data harus disiapkan dengan baik. 

Selain itu, persiapan dari awal hingga akhir memiliki tahapan yang harus benar-benar dipahami.

"Kesadaran statistik kita masih kurang, terbukti dengan hasil evaluasi dan hasil SDM yang kurang memahami dalam pengolahan data. Ketika data yang di-input dikelola dengan salah, maka berdampak pada proses pembangunan, sebab bisa terjadi analisis yang salah," ujarnya. 

"Oleh karena itu, sinergisitas data dan awareness statistika antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah," kata Sutikno.