Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar sosialisasi untuk mewujudkan rumah pertama kepada pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah setempat.
"Sosialisasi ini untuk memberikan layanan lebih baik kepada peserta. Diimbau kepada PNS segera memutakhirkan data masing-masing di portal 'Sitara'," ujar Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro di sela sosialisasi di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam portal "sitara.tapera.go.id", terdapat 10 isian bersifat mandatori dan confidential atau rahasia yang hanya dapat diisi oleh para peserta.
Ia berharap kepada Pemprov Jatim terus mengingatkan anggotanya untuk menyiapkan data penunjang agar memudahkan pengisian formulir pemutakhiran data tersebut.
Berdasarkan data BP Tapera dari PNS di Jatim yang telah memutakhirkan data, minat peserta terhadap bantuan pembiayaan Tapera dengan skema konvensional sebanyak 8.993 peserta memilih Kredit Pemilikan Rumah (KPR), 1.536 peserta memilih Kredit Bangun Rumah (KBR), dan 21.526 peserta memilih Kredit Renovasi Rumah (KRR).
Sedangkan untuk skema Syariah, sebanyak 1.279 peserta memilih Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), 232 peserta memilih Pembiayaan Bangun Rumah (PBR), dan 2.259 peserta memilih Pembiayaan Renovasi Rumah (PRR).
Ia menyampaikan BP Tapera hingga akhir Juni 2022, telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 1.394 unit atau setara dengan Rp208,9 miliar.
Khusus untuk Jatim, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan perumahan sebanyak 115 unit atau setara dengan Rp16,29 miliar dan paling banyak berada di Malang, yakni sebanyak 15 unit.
Sementara itu, sosialisasi secara hybrid tersebut dihadiri 152 peserta secara luring dan hampir 500 partisipan melalui daring.
Dari data BP Tapera, kata dia, saat ini Jatim memiliki 341.335 peserta Tapera aktif, yang mana sebanyak 299.164 telah dimutakhirkan oleh pemberi kerja sejak pertengahan tahun 2021.
"Namun, BP Tapera juga mencatat saat ini 64,96 persen peserta masih belum melakukan pemutakhiran data secara individu," kata Eko didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi'i Toha.
Pada kesempatan sama, Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi menyatakan dukungannya dan mengapresiasi kehadiran BP Tapera dalam memberikan solusi kepada PNS mendapatkan manfaat pembiayaan rumah Tapera.
Ia mengajak PNS dari seluruh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah masing-masing daerah segera melakukan pemutakhiran data di portal "Sitara".
"Saya sangat berharap kepada BP Tapera agar serius dan memberikan pertimbangan limit nilai kredit, baik dengan program syariah maupun konvensional, khususnya bagi PNS yang berada di Jatim," tutur pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Jatim tersebut.
