Ketua PPP: Perjuangan pemilu dimulai dari Jawa Timur

Malang (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Suharso Monoarfa menyatakan perjuangan partai berlambang Ka'bah pada ajang pesta demokrasi atau pemilihan umum 2024 dimulai dari Jawa Timur.

Pada peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-49 PPP di Malang, Jawa Timur, Minggu, Suharso mengatakan secara elektoral, Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi yang cukup berat mengingat pada wilayah tersebut merupakan basis suara dari sejumlah partai besar.

"Elektoral ke depan sangat luar biasa. Dan kita mengatakan bahwa laga itu akan kita mulai dan meniupkan terompet serta menabuh genderang pada Harlah ke-49 ini di Jawa Timur," kata dia.

Ia menjelaskan pada pemilihan umum ke depan, ia ingin merebut kembali suara-suara PPP khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur. Ia berharap, cita-cita itu bisa diraih PPP pada pemilu mendatang.

Menurut ia, partai yang lahir pada 1973 itu optimistis mampu mendulang hasil positif pada pemilu 2024 di Jawa Timur, meskipun sesungguhnya wilayah itu memiliki persaingan cukup ketat.

"Kita ingin merebutkan kembali, memulangkan kembali suara-suara PPP yang dipinjam dan dibawa pergi oleh mereka-mereka yang nanti akan kembali juga," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, salah satu alasan peringatan puncak Hari Lahir (Harlah) ke-49 PPP dilakukan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, karena pada wilayah tersebut memiliki tantangan tersendiri secara elektoral.

"Kenapa juga diadakan di Jawa Timur? Jawa Timur ini pertempurannya sangat keras secara elektoral," ujarnya.

Ia mengharapkan, para kader PPP yang ada bisa membantu perkembangan Nahdlatul Ulama ke depan, mengingat partai yang berlambang Ka'bah tersebut dilahirkan dari salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

"Bahwa PPP itu dilahirkan NU, sejarah menuliskannya begitu. Saya ingin mengajak kader-kader PPP yang jadi pengurus NU di seluruh Indonesia, untuk membantu mengembangkan NU ke depan," katanya.

Pada peringatan Harlah ke-49 PPP itu dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah bupati, wali kota yang ada di wilayah Jawa Timur.