Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus 2023 dengan besaran Rp100 juta per RT yang bisa dimanfaatkan salah satunya Universal Health Coverage (UHC).
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengemukakan ingin agar pemanfaatan program itu lebih maksimal. Pemkot sudah membuat arah kebijakan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023, yakni alokasi anggaran maksimal Rp100 juta per RT.
"Untuk sasaran kegiatan RT dan kelurahan. Sedangkan, program lainnya adalah untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMD 2019-2024, seperti Universal Health Coverage (UHC)," katanya di Kediri, Senin.
Ia menambahkan program lain, yakni penciptaan 12.000 wirausaha baru, pengembangan koperasi RW, satu kelurahan satu ruang terbuka hijau (RTH) dan kampung keren.
Untuk infrastruktur lebih didorong penyelesaian prioritas masalah skala kelurahan dan pengembangan potensi unggulan melalui pendanaan bersama.
Ia mengungkapkan, saat ini, sudah mulai banyak terobosan sehingga ke depan diharapkan ada program yang program manfaatnya lebih besar.
"Kami mencari efek pembangunan yang besar di masyarakat, contohnya dulu semua pada menganggarkan pot bunga, sekarang sudah mulai berubah kita mencari manfaat yang besar. Saya kira pak lurah, camat dan kepala OPD bisa mewarnai ini pada masyarakat supaya ada hal baik yang kita tinggalkan di masyarakat," kata dia.
Wali Kota memaparkan kebijakan Prodamas Plus pada Sosialisasi Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2022 dan Perencanaan Prodamas Plus Tahun Anggaran 2023. Kegiatan itu diadakan selama dua hari mulai 14-15 Maret 2022 di Grand Surya Hotel Kediri.
Ia mengatakan, pembangunan yang ada unsur partisipatory dapat terus berjalan dengan baik. Semua pihak terkait harus terus mengawalnya, supaya perkembangan pembangunan lebih cepat. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan yang ada di tingkat masyarakat dilakukan oleh masyarakat dan pembangunan di tingkat Pemerintah Kota Kediri dilakukan oleh pemkot.
Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan untuk alokasi pendanaan infrastruktur bersama hasil musyawarah kelurahan paling sedikit sebesar 30 persen digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan gorong-gorong, drainase/saluran air bagi kelurahan yang masih memiliki masalah genangan.
Lalu pembangunan taman kelurahan bagi kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka hijau (RTH). Kemudian pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum lainnya yang menjadi prioritas permasalahan kelurahan. Serta yang terakhir pengembangan prasarana umum pendukung potensi wilayah.
"Mudah-mudahan Kota Kediri bisa beres karena Prodamas. Dan saya mohon kepada bapak ibu khususnya pendamping Prodamas bisa kerja lebih keras lagi untuk membantu masyarakat Kota Kediri," kata Wali Kota.
