Kediri (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri, Jawa Timur, menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala DPMPTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Selasa mengemukakan pihaknya terus berbenah menuju WBK/WBBM ini. Sebagai salah satu dinas yang diusulkan ikut serta dalam penilaian ini, evaluasi rutin dilakukan.
"Terkait persiapan kita akan melaksanakan evaluasi pelaksanaan zona integritas secara berkala. Minimal satu bulan sekali kita evaluasi ke lapangan yang zona integritas," katanya di Kediri.
DPMPTSP Kota Kediri sudah pernah lolos dalam penilaian zona integritas menuju WBK/ WBBM pada 2020. Selain DPMPTSP Kota Kediri, Puskesmas Ngletih juga salah satu yang lolos penilaian.
Selain itu, prestasi lainnya adalah lima besar Kota Penyelenggara PTSP-PM Terbaik se-Indonesia Tahun 2016 dan 2018.
Pada Selasa, 30 November 2021, kepala DPMPTSP Kota Kediri mendampingi Sekretaris Daerah Kota Kediri menghadiri acara penghargaan Investment Award 2021 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di J.W. Marriott Hotel Surabaya.
Kota Kediri berhasil mendapatkan peringkat ke-3 untuk klaster kabupaten/kota dengan PDRB di atas Rp100 triliun.
Pihaknya juga sudah mempunyai sejarah membangun zona integritas dari pengalaman sebelumnya sehingga DPMPTSP Kota Kediri juga kembali diikutkan pads 2022 ini. DPMPTSP Kota Kediri juga berkomitmen dalam pelayanan.
Untuk menuju penetapan zona integritas ke WBK/WBBM tersebut, ada enam perubahan, untuk area perubahan satu adalah manajemen perubahan, area dua adalah penataan tata laksana, ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM dan aparatur, keempat adalah penguatan akuntabilitas, kelima adalah penguatan pengawasan dan keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
DPMPTSP Kota Kediri juga sudah banyak membuat terobosan menuju WBK/WBBM tersebut salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan digitalisasi perizinan. Dengan itu, pelayanan semakin cepat, semakin transparan dan semakin terjangkau.
Masyarakat pun, kata dia, selama ini juga memberikan apresiasi yang bagus dalam pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kota Kediri.
"Dari indeks kepuasan masyarakat juga baik, dari pusat nilai juga bagus. Jadi, untuk tingkat kota, bahkan tertinggi dari kota-kota di Jatim. Penilaian DPMPTSP Kota Kediri ini terkait dengan perizinan dan kemudahan berusaha," kata dia.
Ia pun berharap, DPMPTSP Kota Kediri bisa memberikan layanan lebih maksimal kepada warga sehingga warga yang hendak mengurus beragam keperluan perizinan dapat terlayani dengan mudah dan baik.
