Pemkab Sumenep terapkan sinergi tiga pilar perluas cakupan vaksinasi

Sumenep (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menerapkan pola sinergi tiga pilar, yakni puskesmas, polisi, dan TNI guna memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayah itu yang hingga kini masih rendah.

"Sinergi tiga pilar ini menurut kami merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang sangat terbatas menjelang akhir tahun 2021 ini," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Sumenep, Jumat.

Selain itu, pola pelaksanaan vaksinasi yang diterapkan juga berubah. Jika sebelumnya masyarakat diundang ke puskesmas dan rumah sakit untuk disuntik vaksin, kini petugas yang datang ke rumah-rumah warga.

Pelaksanaan vaksinasi dengan sistem jemput bola tersebut, yakni dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga, agar rendahnya cakupan vaksinasi di Kabupaten Sumenep segera teratasi. Sebab, target yang ditetapkan pemerintah pusat minimal 70 persen.

"Dengan cara jemput bola seperti ini, kami yakin, rendahnya cakupan vaksinasi bisa teratasi," kata Bupati.

Ia menuturkan, pemerintah pusat sebenarnya telah meluncurkan program vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun.

Namun, Kabupaten Sumenep tidak bisa melaksanakan program tersebut, karena belum memenuhi ketentuan dalam hal cakupan persentase warga yang divaksin.

Menurut Bupati, kick off vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun itu, apabila cakupan vaksinasi umum sudah mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi untuk warga lanjut usia mencapai 60 persen.

"Di Sumenep ini, cakupan vaksinasinya baru 40 persen lebih. Jadi, tidak bisa untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun," kata Bupati Achmad Fauzi, menjelaskan.

Sebelumnya, Dinkes Provinsi Jawa Timur merilis Kabupaten Sumenep terdata sebagai kabupaten terendah kedua di Pulau Madura setelah Kabupaten Pamekasan.

Cakupan vaksinasi di Kabupaten Pamekasan 32,75 persen, Sumenep 40,58 persen, Sampang 41,32 persen dan cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 42,45 persen dari total jumlah pendudukan di wilayah itu.