Situbondo (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) unjuk rasa ke Kantor Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Senin, menuntut pemda setempat bertanggung jawab atas kelangkaan pupuk.
"Pemerintah harus bisa menyediakan pupuk urea sesuai dengan kebutuhan petani. Tapi, apa yang terjadi, pupuk langka, harganya melambung," kata Yuda, saat orasi di depan Kantor Pemkab Situbondo.
Mahasiswa itu juga menuding pemerintah daerah tidak bisa mengurus pupuk bersubsidi karena harganya tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Harga pupuk di bawah menyimpang dari HET yang ditentukan. Kenapa pemerintah diam saja," katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo Hadi Prianto menyatakan tidak ada kelangkaan pupuk urea di Situbondo. Hal itu dibuktikan setelah mengecek Gudang Pupuk Kalibagor dan stok pupuk urea bersubsidi di hingga Desember 2021 masih aman.
"Setelah kami mengecek langsung ke gudang pupuk, di sana masih ada stok pupuk urea bersubsidi. Bahkan, pupuk urea bersubsidi tersedia sekitar 2.700 ton dan itu cukup hingga Desember mendatang," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Situbondo telah melakukan berbagai upaya mencari solusi melambungnya harga pupuk urea nonsubsidi yang mencapai Rp945.000 per kuintal karena makin membebani para petani.
Bupati Situbondo Karna Suswandi pada Rabu, 10 November 2021, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian dan ditemui langsung Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.
"Jadi, kunjungan kerja kami ke Pak Wamentan menyampaikan beberapa usulan mengenai pupuk nonsubsidi yang harganya naik sekitar Rp900 ribu per kuintal. Alhamdulillah, Pak Wamentan mengapresiasi usulan kami," kata Bung Karna, sapaan bupati.
Dalam pertemuan dengan Wamentan Harvick Hasnul Qolbi, Bupati Situbondo menyampaikan agar pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pusat menggunakan pola lama, yakni cukup satu jenis pupuk urea saja yang disubsidi.
Menurut bupati, selama ini pupuk urea paling diminati atau digunakan oleh para petani, dan serapannya pun lebih tinggi dibandingkan jenis pupuk bersubsidi lainnya.
"Alhamdulillah apa yang kami sampaikan mendapat sambutan baik. Kami mengusulkan beberapa hal, tapi fokus kami adalah bagaimana ke depan, pupuk bersubsidi ini bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Bupati Karna mengatakan pemerintah saat ini memberikan subsidi untuk semua jenis pupuk. Berbeda dengan yang dulu, hanya jenis urea saja yang disubsidi.
"Namun demikian, penyerapannya hanya pada pupuk urea. Sedangkan pupuk lainnya sangat kecil. Ini menjadi percuma karena banyak masyarakat yang tidak membelinya," katanya.
Oleh karena itu, Bung Karna berharap subsidi pupuk kembali seperti pola lama karena ketergantungan para petani terhadap urea cukup tinggi. Sehingga pupuk jenis lainnya tidak begitu diminati petani.
"Menurut kami pupuk urea saja yang disubsidi karena akan percuma juga saat pupuk jenis lainnya ikut disubsidi. Sebab, petani belinya hanya urea," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Situbondo juga telah mengalokasikan anggaran Rp13.973.000.000 bantuan hibah pengadaan pupuk untuk didistribusikan secara gratis kepada para petani. Pupuk urea gratis dijadwalkan akan didistribusikan kepada petani pada awal Desember mendatang. (*)
