Surabaya (ANTARA) - Anggaran pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di Kota Surabaya, Jatim, senilai Rp224.856.253.590 atau 2,16 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2020 sebesar Rp10.405.185.113.
"Arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal. Maka ini harus menjadi nafas semangat kita bersama dengan spirit nilai-nilai kepahlawanan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis.
Reni kemudian merinci kekuatan APBD Surabaya 2022 sebesar Rp10.405.185.113, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp9.533.435.129.951, lalu belanja daerah senilai Rp10.395.185.797.113, dan pembiayaan daerah sejumlah Rp861.750.667.162.
Selain itu, Reni menguraikan prioritas anggaran yang mencakup urusan pendidikan Rp2.324.846.009.953 (22,34%), kesehatan Rp2.146.115.654.358 (20,63%), infrastruktur Rp2.021.703.899.289 (19,4%) dan pemulihan ekonomi Rp224.856.253.590 (2,16%).
Bicara mengenai pemulihan ekonomi, menurut Reni, tidak cukup ditopang oleh anggaran pemulihan ekonomi yang bersumber dari APBD, perlu upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder kota untuk bangkit pascalonjakan pandemi, apalagi disisi lain perlu diwaspadai jika ada lagi gelombang lonjakan COVID-19.
Menurutnya, di masa pandemi ketika lonjakan kasus menurun adalah pemulihan ekonomi yang tidak cukup jika andalkan APBD saja karenanya kebijakan yang mampu menstimulus ekonomi harus terus ditingkatkan
"Hal penting juga dimasa saat ini Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi baik dari masyarakat, pengusaha, pelaku UMKM, dan siapapun yang memiliki spirit perjuangan bangkitkan ekonomi Surabaya," kata Reni.
Selain anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, kata dia, Pemkot Surabaya perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di antaranya dengan kebijakan ramah investasi investasi di Kota Surabaya sehingga menambah ketersediaan lapangan kerja, perluas ekosistem wirausaha hingga tingkat kampung, kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM, optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga.
Reni juga menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi sejatinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, selain target laju pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan harus menjadi fokus pemerintah kota dalam menjalankan APBD 2022.
Di akhir tahun 2022, indeks gini ditarget turun menjadi 0,328 dari saat ini 0,344; TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) ditarget turut menjadi 8,99% dari saat ini 9,79%, lalu angka kemiskinan ditarget turun menjadi 4,62% dari saat ini 5,02%. Adapun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ditarget naik menjadi 82,50 dari saat ini 82,23.
"Indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator kesejahteraan agar menjadi dashboard/panduan bagi pemerintah kota untuk mempersembahkan APBD 10,4 triliun ini benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan warga kota Surabaya, anggaran sektor pendidikan dan kesehatan harus benar-benar terealisasi mensolusi kebutuhan dasar warga," katanya. (*)
