PBB: Utang tak terkendali "khianati" pemulihan global dari COVID-19

New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (5/10) memperingatkan bahwa tekanan utang di negara-negara paling rentan di dunia, jika dibiarkan, akan "mengkhianati upaya pemulihan global" dari pandemi COVID-19.

"Masyarakat internasional telah mengambil beberapa langkah positif, tetapi inilah saatnya untuk meningkatkan dukungan secara tajam," kata Guterres.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut pada pembukaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Barbados tentang Perdagangan dan Pembangunan.

"Pada pertengahan 2021, lebih dari setengah negara termiskin di dunia berada dalam atau berisiko mengalami kesulitan utang luar negeri," kata Presiden Bank Dunia David Malpass pekan lalu.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Agustus menyetujui alokasi dana sebesar 650 miliar dolar AS (sekitar Rp9,26 kuadriliun) dari Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR).

Special Drawing Rights adalah aset cadangan mata uang internasional yang ditetapkan oleh IMF dengan didukung oleh dolar, euro, yen, poundsterling, dan yuan.

Guterres mendorong SDR yang tidak digunakan agar dialokasikan kembali untuk negara-negara yang rentan.

Dia juga menyerukan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 untuk diperpanjang hingga 2022 dan agar bisa tersedia untuk semua negara yang membutuhkannya, termasuk negara-negara berpenghasilan menengah.

Sekjen PBB melihat langkah itu perlu diambil dalam menerapkan strategi komprehensif seputar reformasi struktur utang internasional dan mendorong badan keuangan swasta untuk membantu mengisi celah kebutuhan dana. 

"Kita tahu bahwa menangguhkan pembayaran utang tidak akan cukup bagi banyak negara. Mereka akan membutuhkan cara yang efektif dalam penghapusan utang, yang melibatkan kreditur publik dan swasta," kata Guterres.

"Sangat tidak adil bahwa negara-negara kaya dapat meminjam dengan murah dan menghabiskan dana mereka menuju pemulihan ... sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berjuang untuk menjaga ekonomi mereka tetap bertahan," ujarnya.

Sumber: Reuters (*)