Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menandai sebuah babak penting dalam peran Indonesia di kancah global.
Dengan menekankan nilai persaudaraan dunia, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, Indonesia menunjukkan sikap yang jelas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang menjadi sorotan internasional.
Pidato Prabowo di sidang umum PBB ini bukan hanya sebuah pernyataan diplomasi, melainkan juga sinyal bahwa Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik global.
Dalam suasana dunia yang penuh ketegangan, keberanian untuk berbicara tegas di forum PBB adalah langkah yang jarang dilakukan negara-negara berkembang.
Prabowo menempatkan Indonesia sejajar dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, memperlihatkan konsistensi politik luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan solidaritas.
Pidato Prabowo itu, sekaligus mengingatkan pada pentingnya menghidupkan kembali peran PBB yang sempat dianggap melemah akibat tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.
Revitalisasi semangat multilateralisme, kini mulai terlihat. Beberapa negara besar, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis telah memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Tindakan itu memperlihatkan adanya arus baru dalam hubungan internasional yang lebih berorientasi pada keadilan global.
Solidaritas terhadap Palestina menjadi simbol kuat bahwa dunia masih memiliki hati nurani. Momentum inilah yang memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak perubahan yang nyata.
Pidato Prabowo di sidang umum PBB juga membuka refleksi penting tentang bagaimana seharusnya peran Indonesia di masa depan.
Sejak era awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia selalu menegaskan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak secara buta pada blok manapun, tetapi juga tidak berdiam diri ketika ketidakadilan terjadi.
Prinsip inilah yang membuat Indonesia dihormati dalam banyak forum internasional, karena sikapnya dianggap konsisten dan memiliki dasar moral.
Namun, dalam praktiknya, politik bebas aktif kadang hanya berhenti pada pernyataan normatif. Kini, dengan momentum yang diciptakan di PBB, Indonesia bisa mengaktualisasikan prinsip itu dalam bentuk keterlibatan lebih konkret.
Figur pemimpin
PBB sendiri akan kembali menjadi sentral dalam tata kelola dunia jika mampu menjawab tantangan zaman. Peran Amerika Serikat yang sering menentukan arah kebijakan global tidak lagi absolut, sementara negara-negara lain mulai menunjukkan keberanian untuk mengambil posisi berbeda.
Dalam situasi ini, PBB membutuhkan figur dan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat solidaritas, serta mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota terhadap lembaga internasional tersebut.
Kepemimpinan baru akan menjadi kunci untuk menghidupkan kembali fungsi PBB sebagai lembaga penengah yang benar-benar bisa menghadirkan solusi, bukan sekadar forum diplomasi kosong.
Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil bagian dalam proses tersebut. Selain karena posisi geopolitik yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi Muslim terbesar.
Dua faktor ini membuat Indonesia memiliki legitimasi moral untuk bersuara dalam isu-isu global yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan dunia Islam sekaligus dunia internasional.
Keaktifan Indonesia dalam mendukung Palestina, kiprah dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara, serta komitmen menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara adalah modal berharga yang bisa diperhitungkan dunia.
Dalam konteks ini, nama Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah disebut sebagai salah satu figur yang pantas dipertimbangkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Jenderal PBB, pasca-António Guterres.
Dengan pengalaman memimpin Indonesia selama satu dekade, ditambah kiprahnya dalam berbagai forum internasional, SBY memiliki kapasitas diplomatik yang diakui dunia.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan figur dengan kredibilitas internasional, jika suatu saat diperlukan untuk mengisi posisi kunci dalam organisasi global.
Namun, jauh lebih penting dari sekadar nama adalah bagaimana Indonesia menggunakan peluang ini untuk meneguhkan posisinya di panggung global.
Isu Palestina
Dunia tengah bergerak ke arah baru, di mana solidaritas, keadilan, dan kemanusiaan kembali menjadi nilai utama. Isu Palestina telah membuka mata banyak negara bahwa dominasi kekuatan besar tidak selalu sejalan dengan nurani kemanusiaan.
Suara dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kini semakin diperhitungkan. Pidato Presiden Prabowo menjadi titik awal bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam mengawal nilai-nilai tersebut.
Pertanyaannya kini adalah bagaimana langkah konkret selanjutnya akan diambil agar suara Indonesia semakin didengar, bukan hanya sekali dalam forum PBB, tetapi berkelanjutan melalui aksi nyata.
Aksi itu bisa berupa inisiatif diplomasi baru, penguatan jejaring dengan negara-negara berkembang lain, hingga kontribusi lebih besar dalam misi-misi kemanusiaan global.
Indonesia harus memanfaatkan momentum agar tidak hanya dikenang sebagai negara yang berpidato indah di forum internasional, tetapi juga sebagai bangsa yang konsisten membuktikan kata-kata dengan tindakan.
Indonesia juga memiliki kewajiban moral untuk terus memperjuangkan nasib bangsa-bangsa yang tertindas, menjaga perdamaian, dan mendorong kesejahteraan dunia.
Sejarah panjang keterlibatan dalam Gerakan Non-Blok, Konferensi Asia-Afrika, hingga dukungan terhadap dekolonisasi menjadi landasan moral yang kuat.
Kini, dengan segala tantangan baru mulai dari perubahan iklim, krisis pangan, hingga konflik geopolitik, Indonesia dituntut hadir sebagai penengah yang adil dan bijak.
Usulan maupun gagasan untuk memperkuat peran di PBB, baik melalui figur nasional maupun inisiatif diplomasi lainnya, seharusnya dipandang sebagai jalan untuk memperbesar kontribusi Indonesia.
Melalui jalan itu, Indonesia tidak hanya akan tercatat sebagai negara yang konsisten bersuara, tetapi juga sebagai bangsa yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah tata dunia yang lebih damai dan adil. Pidato Prabowo di PBB adalah pintu pembuka.
Tugas berikutnya adalah memastikan pintu itu tidak ditutup kembali, melainkan menjadi gerbang bagi lahirnya peran global Indonesia yang lebih besar dan berkelanjutan.
*) Syanganda Nainggolan adalah Ketua Dewan Direktur GREAT Institute
