Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak terlalu terburu-buru dalam menerapkan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2023 mendatang.
Berdasarkan keterangan tertulis di Surabaya, Selasa, meski payung hukum pelaksanaannya sudah ada, tapi kalau Zero ODOL dilakukan tanpa kajian-kajian lebih komprehensif, dikhawatirkan hasilnya akan menjadi kontraproduktif.
"Konsekuensi logisnya adalah jumlah truk nanti akan bertambah. Bertambahnya berapa, itu tergantung pada berapa tingkat overload terjadi, dan masing-masing industri berbeda angkanya," ujar Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Bagus Dewanata.
Kondisi-kondisi yang ditimbulkan Zero ODOL itu, kata dia, akan menaikkan biaya logistik, sebab harga produk otomatis akan naik.
"Kalau naik, masyarakat pasti akan kesulitan untuk melakukan upgrading untuk bisa beli. Karena komoditas-komoditasnya sudah kelihatan semua ini adalah komoditas yang strategis, seperti yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, semen, kaca, makanan minuman, dan CPO," tukasnya.
"Dalam konteks ini saya lebih mengajak adanya kebersamaan berpikir yang disepakati semua stakeholder untuk sama-sama melakukan penelitian supaya bisa didapatkan efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi dari transportasi darat," tutur-nya menambahkan.
Pendekatan komprehensif, lanjut dia, untuk melakukan perubahan logistik secara keseluruhan sehingga harus dilakukan terhadap angkutan darat secara keseluruhan.
"Zero ODOL itu kan sebenarnya mencoba untuk mengatur sesuatu yang ada dengan angkutan darat," kata Bagus. (*)
