Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bidang Logistik dan Supply Chain, Trismawan Sanjaya, menyampaikan penerapan pelaksanaan kebijakan "Zero ODOL" (Over Domension Over Load) sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur.
"Termasuk ketersediaan akses jalan untuk moda angkutan," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Kamis malam.
Ia menyampaikan, kendati modanya berdasarkan regulasi, namun infrastruktur jalannya tidak sesuai maka tetap tak akan bisa lewat.
"Dua-duanya harus saling mendukung, baik dari moda transportasi maupun infrastruktur angkutan jalannya," ucap dia.
Menurut Trismawan, kalau akan diberlakukan kebijakan tersebut secara masif maka infrastruktur jalannya harus disiapkan secara komprehensif.
Ia menilai, kebijakan "Zero ODOL" tidak bisa dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, sebab bagi sebagian daerah akan menjadi masalah saat menerapkannya.
"Jadi, saya pikir kebijakan ini tidak bisa kalau diterapkan serentak secara nasional. Jika tetap dipaksakan, bisa dipastikan akan menimbulkan banyak isu," kata Trismawan.
Jika pemerintah ingin tetap diterapkan pada 2023, lanjut dia, maka juga harus memperhatikan kearifan pusat maupun lokal.
Trismawan mengusulkan dilakukan uji coba terlebih dahulu di daerah-daerah yang sudah siap menjalankannya guna melihat titik keberhasilan dari regulasi tersebut.
"Tapi, kalau akan diterapkan secara nasional, bisa dipastikan tidak akan pernah selesai masalahnya mengingat setiap daerah memiliki karakter dan komoditi berbeda," tuturnya. (*)
ALFI: Kebijakan "Zero ODOL" tergantung kesiapan moda transportasi dan infrastruktur
Kamis, 25 November 2021 22:26 WIB
Ilustrasi - Petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap truk. (ANTARA/HO-Arsip)
Dua-duanya harus saling mendukung, baik dari moda transportasi maupun infrastruktur angkutan jalannya
