Surabaya (ANTARA) - Pelaku industri di Indonesia melihat kebijakan "Zero Over Dimension Over Load" (ODOL) bukan satu-satunya cara untuk mengurangi kerusakan jalan dan kecelakaan berkendara.
Dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Selasa, sebelum mengambil kesimpulan bahwa "ODOL" itu telah merusak jalan dan penyebab kecelakaan, pemerintah diminta melihat dulu langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
"Truk-truk yang kami pakai itu tahun 90-an, dan selama ini dipakai untuk mengangkut sawit seberat 9-10 ton untuk truk kecil dan 20-22 ton truk yang agak besar. Tapi nyata-nya, sudah 30 tahun kami gunakan truk-truk itu tidak pernah rusak karena memang dirawat dengan baik," ujar Wakil Ketua Umum 1 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kacuk Sumarto.
Padahal, kata dia, spesifikasi teknik di buku kir, truk kecil itu hanya bisa mengangkut beban seberat 3,5 ton, dan truk agak besar 8,5 ton.
"Nah, kenapa tidak spesifikasi teknis-nya saja yang diubah atau dinaikkan, tapi meminta para pengusaha untuk melakukan perawatan terhadap truk-truk itu," ucap dia.
Secara umum, dengan "Zero ODOL" jumlah truk yang melalui jalan-jalan nasional baik provinsi, kabupaten akan semakin banyak, bisa naik lebih dari dua kalinya, termasuk truk-truk tangki pengangkut "CPO"-nya.
Menurut Kacuk, kondisi ini juga akan mengakibatkan antrean truk-truk di pelabuhan yang membuat tempat tuang ke tangki-tangki timbun akan makin bertambah.
Baca juga: Masa pandemi, Pelaku usaha minta kebijakan "ODOL" ditunda hingga 2025
"Dengan bertambahnya jumlah truk di jalan raya ini tentu saja akan menambah kepadatan di jalan raya bertambah, karena panjang dan luas jalannya ya segitu-segitu saja. Karena itu, potensi untuk merusak jalannya juga akan semakin besar karena truk-truk yang berhenti akibat kepadatan di jalan sehingga akan menekan badan jalan lebih berat lagi," tukasnya.
Soal kecelakaan, Kacuk mengatakan itu tidak selalu disebabkan karena beban muatan, tapi karena kondisi kelaikan kendaraan-nya juga.
Hal senada disampaikan Boycke Garda Aria dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI), yakni dari hasil uji coba pengusaha pupuk terhadap "Zero ODOL" ini, ternyata regulasi-nya sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki industri.
"Setelah kami coba ternyata regulasi itu sulit untuk dilakukan. Dengan mengurangi tonase berarti harus menambah armada. Tapi yang kami alami tidak ada muatan yang mau mengangkut barang kita dengan harga normal. Sementara kami harus menyiapkan pupuk secepat mungkin ke daerah-daerah terpencil," tutur-nya.
Dalam penerapan "Zero ODOL", lanjut dia, perlu sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dan harus ada asas keadilannya.
"Karena kami lihat sendiri pada malam hari di daerah Alam Sutra sampai ke BSD masih banyak terlihat truk-truk pasir dan tanah yang ODOL. Jadi soal pembatasan atau adaptasi-nya seperti apa, jalan tol mana yang lebih dulu diterapkan, itu belum ada sosialisasi-nya," katanya.(*)
