Ketua DPD: Vaksinasi massal jangan sampai menjadi klaster baru COVID-19

Warga berjubel saat antre mendaftar vaksinasi di kawasan Jalan Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (4/8/2021). Ribuan warga berdesakan saat mendaftar vaksinasi secara massal yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung pada 5 Agustus 2021 di Palangkaraya. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap vaksinasi massal tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 karena terjadi kerumunan hingga mengabaikan protokol kesehatan.

"Persiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai karena persiapan tidak maksimal membuat vaksinasi menjadi klaster baru karena menyebabkan kerumunan," ujarnya di sela masa reses di Surabaya, Kamis.

LaNyalla menyoroti kerumunan akibat tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi massal Polrestabes Medan di GOR Pemprov Sumatera Utara, Selasa (3/8), bahkan berdesakan masuk ke lokasi.

Baca juga: Rebutan alokasi vaksin dosis kedua di puskesmas Kota Surabaya dapat sorotan

Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan terpusat dalam sehari.

Menurut dia, kuota dalam sehari di satu lokasi langsung besar sehingga otomatis banyak orang datang.

"Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi. Polrestabes bisa memanfaatkan Polsek-polsek sehingga peserta tidak membeludak dalam satu waktu di satu lokasi," ucap dia.

Baca juga: Vaksinasi massal di Unesa disertai pemberian bantuan paket sembako

Mantan Ketua Kadin Jatim itu juga mengingatkan, Medan masih menjadi salah satu kota yang menerapkan PPKM level 4 sehingga diimbau penyelenggara betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Bhabinkamtibmas bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pendataan calon penerima sebelum vaksinasi dilakukan. Pihak kepolisian daerah juga bisa menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan," ujarnya.

Polrestabes, kata LaNyalla, diharapkan memfasilitasi warga yang sudah datang ke GOR Pemprov Sumut, namun tidak mendapat kuota vaksinasi.

"Pastikan mereka menerima vaksin di kemudian hari, dengan diatur jadwal dan lokasi pelaksanaannya," tutur dia menambahkan.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyesalkan terjadi jual beli formulir vaksin yang dilakukan sejumlah oknum, padahal pelaksanaan vaksinasi dengan kuota 4.000 orang hari itu sudah melalui pendataan.

Ia pun meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang menjualbelikan formulir vaksinasi COVID-19 sehingga turut membuat warga berbondong-bondong ke GOR Pemprov Sumut.

Formulir vaksinasi diketahui dijual seharga Rp5 ribu dengan dalih sebagai pengganti biaya fotokopi.