Surabaya (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) mendukung upaya Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu dari dua arah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Sekretaris Jenderal Madura Asli (Madas) Sulaiman Darwis di Surabaya, Kamis, menentang dan membantah sejumlah tudingan miring tentang penyekatan di Suramadu bentuk diskriminasi kepada warga Madura.
"Justru penyekatan ini untuk membantu warga Madura yang ada di Surabaya. Sekaligus juga antisipasi penyebaran COVID-19 dari Kabupaten Bangkalan. Jadi, buat warga Bangkalan khusus warga Madura, saya tegaskan bahwa penyekatan ini adalah bentuk kepedulian Pemkot Surabaya untuk warga Madura, bukan berarti diskriminasi, tapi Surabaya peduli kepada sesama," kata Sulaiman.
Selain Madas, ormas lainnya seperti Ikatan Keluarga Madura (Ikama) sebelumnya juga memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu. Dukungan tersebut disampaikan Pembina Ikama Achmad Zaini audiensi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (14/6) lalu.
Sulaiman mengatakan ormas Madas selalu hadir di penyekatan Suramadu itu setiap hari secara terjadwal. Tujuannya, kata dia, tidak lain adalah untuk membantu jajaran Pemkot Surabaya dalam melakukan penyekatan dan tes. Sebab, ia khawatir ada warga Madura yang emosi saat hendak dites COVID-19.
"Makanya, kami hadir di sini untuk membantu, mungkin ada yang agak emosi untuk dites, kami akan hadapi dengan persuasif dengan Bahasa Madura. Kalau sudah dites kan nanti bisa diketahui, oh ini sehat, oh ini gak sehat, sehingga enak nanti bisa dibantu pengobatannya," katanya.
Selain itu, Sulaiman juga mengaku sudah menelusuri sebuah pamflet yang berisi seruan aksi yang akan digelar di Pemkot Surabaya dan Polda Jatim. Menurutnya, pamflet itu dikoordinatori oleh Bob Hasan, dia pun tidak tahu Bob Hasan itu dari komunitas atau ormas Madura apa.
"Saya khawatirnya ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang pasti, kami dari ormas Madas mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya bersama jajaran Pemkot Surabaya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan bahwa kebijakan untuk melakukan penyekatan dan tes antigen di Suramadu itu merupakan keputusan bersama antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Bupati Bangkalan, dan Wali Kota Surabaya.
"Jadi, ketika ada lonjakan kasus di Bangkalan beberapa waktu lalu, Forkopimda Jatim langsung tanggap melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menggelar rapat dengan Forkopimda Surabaya dan Bangkalan. Dalam rapat itu diputuskanlah bahwa harus ada penyekatan dan tes antigen di Suramadu dan Bangkalan. Makanya, pemkot melakukan penyekatan di Suramadu sisi Surabaya itu. Sekali lagi, ini keputusan bersama dengan Forkopimda Jatim, bukan kebijakan pemkot saja," katanya. (*)
