Uni Eropa siap bantu pulihkan demokrasi di Myanmar

Mahasiswa, insinyur dan guru bersama dengan yang lain berbaris saat mereka memprotes kudeta militer di Dawei, Myanmar, Minggu (4/4/2021) gambar diambil dari media sosial. Dawei Watch/via REUTERS/NZ/sa. (DAWEI WATCH via REUTERS/DAWEI WATCH)

Paris (ANTARA) - Uni Eropa (EU) siap menawarkan dukungannya kepada semua pihak untuk membantu memulihkan demokrasi di Myanmar, kata perwakilan tinggi EU kepada negara-negara ASEAN, Jumat.

Setelah pertemuan tingkat tinggi darurat ASEAN, para pemimpin negara Asia Tenggara pekan lalu mengatakan bahwa mereka telah mencapai konsensus dengan junta Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di sana.

"Uni Eropa siap mendukung ASEAN ... dalam memfasilitasi dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan utama dengan tujuan untuk membawa Myanmar kembali ke jalur demokrasinya," kata perwakilan tinggi Uni Eropa itu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan pada Jumat.

Sebuah kelompok aktivis pemantau mengatakan lebih dari 750 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan di Myanmar sejak para jenderal militer melancarkan langkah penindakan mematikan dalam menghadapi protes berkelanjutan terhadap kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan bahwa dampak ganda dari pandemi dan krisis politik Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer dapat mengakibatkan hampir setengah populasi, atau sebanyak 25 juta orang, jatuh ke dalam kemiskinan pada 2022.

Dalam laporan yang dirilis pada Jumat, UNDP mengatakan efek krisis dapat mendorong jutaan lebih banyak orang di Myanmar jatuh ke dalam kemiskinan.

"COVID-19 dan krisis politik yang sedang berlangsung menambah guncangan yang mendorong mereka yang paling rentan kembali dan semakin jatuh ke dalam kemiskinan," kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, kepada Reuters.

"Pencapaian pembangunan yang dicapai selama satu dekade transisi demokrasi, betapapun tidak sempurnanya, akan terhapus dalam hitungan bulan," katanya.

Dia menambahkan kemajuan Myanmar pun mungkin akan mundur dan kembali seperti pada 2005, yakni saat di mana negara itu juga berada di bawah kekuasaan militer dan separuh penduduknya miskin.

Sumber: Reuters (*)