Surabaya (ANTARA) - Praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020 diprediksi tidak akan mempengaruhi warga memilih pasangan calon tertentu.
"Insya Allah, kecil kemungkinan ada praktik politik uang di Pilkada Surabaya, sebab masyarakat semakin lama semakin kritis dan bisa menilai calon pemimpin," ujar anggota Bawaslu Jatim Aang Kunaefi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Kamis malam.
Bawaslu Jatim, kata dia, bersama Bawaslu Surabaya dan Bawaslu kabupaten/kota penyelenggara Pilkada serentak menegaskan tetap intens menganalisis dan mengidentifikasi kondisi pelaksanaan pesta demokrasi setempat.
Selain itu, Bawaslu juga akan menggerakan giat "patroli" sampai ke daerah-daerah untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik politik uang.
"Di dalam giat ini, Bawaslu melibatkan secara aktif tokoh masyarakat setempat," katanya.
Cara tersebut, lanjut dia, terurama dilakukan saat masa tenang karena bukan tidak mungkin menjadi celah pasangan calon untuk melakukan politik uang.
"Tetapi, saya yakin masyarakat Jatim, khususnya Surabaya sangat paham kondisi ini," tuturnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Edward Dewaruci menegaskan bahwa politik uang membahayakan karena berkontribusi kuat terhadap melemahnya politisi dan institusi demokrasi.
Ia menerangkan saat ini ada lima modus operandi politik uang yang biasa terjadi, yakni pertama transaksi antara elite pemilik modal dan pasangan calon, lalu kedua transaksi pasangan calon terhadap partai politik.
Berikutnya ketiga, transaksi pasangan calon terhadap penyelenggara pemilu, keempat adalah transaksi pasangan calon dengan pemilih, serta kelima transaksi oknum kepala daerah dengan hakim konstitusi.
"Sekecil apapun, politik uang harus diusut tuntas. Jika ada satu kasus pun yang melibatkan calon dan terbukti di mata hukum, maka calon harus didiskualifikasi dan dibatalkan," kata Teted, sapaan akrabnya. (*)
Politik uang dinilai tak pengaruhi warga Surabaya memilih paslon di pilkada
Kamis, 19 November 2020 23:57 WIB
sebab masyarakat semakin lama semakin kritis dan bisa menilai calon pemimpin