Kediri (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengapresiasi keberanian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir terkait dengan kebijakannya yang melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi BUMN.
Abdul Hakim Bafagih menilai Erick telah menunjukkan profesionalitasnya selama menjabat sebagai Menteri BUMN.
Kendati banyak kritikan kebijakan, termasuk desakan untuk mengganti posisinya sebagai Menteri BUMN, diharapkan Presiden Jokowi tidak perlu mendengarkan tekanan pihak luar tersebut.
"Erick Tohir rekam jejaknya sebagai pengusaha sudah jelas dan sudah selesai urusan duniawinya, selama menjabat sebagai menteri dia telah banyak membuat gebrakan. Mungkin itu yang banyak membuat pihak-pihak lain kurang nyaman atas kepemimpinan beliau," kata Hakim yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) F-PAN Komisi VI DPR RI tersebut di Kediri, Minggu.
Hakim berharap kepemimpinan Erick Tohir bisa diteruskan hingga selesai. Hasil kerjanya telah menunjukkan tren yang cukup positif. Erick juga diharapkan bisa lebih mengakomodasi dari kalangan muda serta perempuan untuk mengisi pos penting di BUMN.
"Dari awal menjabat sudah banyak tekanan diberikan pada beliau, tapi kalau kita lihat hasilnya sejauh ini pada trek yang positif," kata Hakim.
Presiden klub Persik Kediri ini juga berharap Erick Tohir bisa tetap konsisten untuk membenahi BUMN-BUMN agar lebih baik lagi, kendati terdapat tekanan luar biasa yang terus diarahkan kepadanya.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club menjelaskan tentang gebrakannya melakukan bersih-bersih BUMN sejak awal ditunjuk menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi.
Menurut dia, pergantian direksi yang dilakukan di masa kepemimpinannya tersebut tidak didasari rasa suka atau tidak suka melainkan menjadi bagian dari roadmap transformasi BUMN ke depannya. Figur yang kinerjanya sesuai dengan Key Performance Index (KPI) akan dipertahankan.
Erick juga menambahkan saat seseorang menjabat suatu posisi, maka ia harus selalu siap, baik diangkat maupun dicopot. Seperti dirinya, yang menjabat sebagai Menteri BUMN, yang menjadi pembantu Presiden juga harus siap akan hal itu. (*)
