Bupati Lamongan ingatkan ASN bijak bermedsos selama pilkada

Lamongan (ANTARA) - Bupati Lamongan Fadeli mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayah setempat untuk bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial saat menjelang Pilkada 2020, karena apabila terbukti memihak dapat terkena sanksi.

"Konsekuensi menjadi ASN apalagi saat musim pilkada seperti ini sangatlah berat. Kinerja kita dipantau, diawasi. Saya ingatkan untuk berhati-hati saat bermedsos, jangan sedikit-sedikit update status, kirim gambar kirim video, apalagi yang mengarah pada paslon tertentu," kata Fadeli saat memberikan pembinaan dalam Apel Ikrar Netralitas ASN Pilkada Serentak di Pendopo Lokatantra, Rabu.

Ia yakin ASN Kabupaten Lamongan mampu bijak dan profesional dalam menjaga pilkada tetap jujur, adil, dan aman.

Fadeli mengakui memang tak mudah bagi seorang ASN netral dalam pilkada, karena ASN memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya.

Namun demikian, Fadeli optimistis ASN di Kabupaten Lamongan mampu profesional dalam menjaga prinsip netralitas.

"Selain sebagai ASN, kita juga warga negara yang memiliki hak azasi yang sama dengan lainnya. Silahkan memilih siapa saja, tapi harus cerdas, harus profesional. Karena ada sanksi yang menunggu jika tidak netral," tuturnya.

Sanksi, kata Fadeli, akan diberikan apabila ASN terbukti melanggar netralitas yakni berupa peringatan tertulis, teguran lisan, hingga pencopotan dari jabatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftahul Badar mengapresiasi upaya Fadeli dalam komitmennya terhadap netralitas ASN.

"Bawaslu mengucapkan terima kasih kepada bupati dan pemkab yang proaktif terhadap kasus netralitas ASN ini. Upaya kita saat ini lebih kepada membersamai, menjaga ASN agar bisa netral. Sehingga, sebelum adanya potensi ketidaknetralan kita sudah bisa mencegahnya," katanya.

Badar juga mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Lamongan untuk tetap menjaga rasa aman hingga pilkada berakhir.

Selain itu, untuk menghindari konflik kepentingan, dia juga meminta agar pasangan calon tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat.

"Saya juga meminta agar ASN tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Pun menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun," katanya.