Pemprov Jatim salurkan bantuan JPS Rp2 miliar ke Probolinggo

Probolinggo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan dana jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Jatim berupa paket bahan pokok senilai Rp2 miliar untuk seluruh desa dan kelurahan terdampak pandemi COVID-19 yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

"Bantuan dana JPS itu menyusul bantuan dari Pemprov Jawa Timur yang sebelumnya sudah disalurkan berupa Top Up BPMT untuk warga masyarakat di lima kelurahan di Kabupaten Probolinggo," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Hasan Irsyad di Probolinggo dalam rilis yang diterima di Probolinggo, Rabu.

Bantuan dana JPS yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur itu disalurkan selama tiga tahap atau tiga bulan ke depan dan diwujudkan berupa paket bahan pokok yang terdiri dari beras 10 kilogram, minyak goreng, telur, sarden, mi instan, dan gula.

"Alokasi bantuan dana JPS berupa 10 ribu paket sembako senilai hampir Rp2 miliar dilimpahkan kepada Dinsos Probolinggo untuk disalurkan kepada keluarga terdampak COVID-19 terutama bagi keluarga prasejahtera yang belum ter-cover bantuan sosial," tuturnya.

Ia berharap bantuan tersebut betul-betul tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi beban hidup yang dirasakan warga masyarakat selama pandemi COVID-19.

Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Ahmad Arif melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Ofie Agustin mengatakan pendistribusian bantuan JPS telah dimulai sejak Senin (22/6) di tiga kecamatan, salah satunya Kecamatan Pajarakan.

"Khusus untuk hari ini, pendistribusiannya pada warga yang terdampak COVID-19 di tiga wilayah kecamatan, yakni Kraksaan, Besuk dan Krejengan yang mendapatkan paket sembako senilai Rp200 ribu," katanya.

Untuk proses dan teknis pendistribusiannya, lanjut dia, akan dilakukan secara bertahap dan pada tahap pertama itu akan dilaksanakan secara selama sepekan ke depan.

"Teknisnya kami kirim pada setiap kecamatan. Untuk selanjutnya bagaimana kebijakan masing-masing pemerintah kecamatan untuk menyalurkannya secara tepat sasaran kepada masing-masing keluarga penerima manfaat di sana," ujarnya.