Pemkot Madiun terima dana bantuan pangan JPS dari Pemprov Jatim

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun menerima suntikan dana bantuan untuk program Pangan Jaring Pengaman Sosial dampak COVID-19 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan bantuan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) Bantuan Pangan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak COVID-19 di Kantor Bakorwil Madiun, Jumat (15/5). 

Dalam kesempatan itu, Pemkot Madiun diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto dan Kepala BPBD Kota Madiun Agus Hariyono. Sedangkan, dari pihak Pemprov Jatim diwakili oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan kota/kabupaten di wilayah Bakorwil Madiun.

Adapun, penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Suban Wahyudiono dengan kepala dinas terkait masing-masing kabupaten/kota.

"Setelah penandatanganan MoU ini, kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Bapak Wali Kota Madiun dan OPD terkait lainnya untuk mekanisme tindak lanjutnya," ujar Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.

Sesuai ketentuan, nilai bantuan pangan JPS bagi masyarakat yang ekonominya terdampak COVID-19 tersebut sebesar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut diserahkan selama tiga bulan, yakni mulai bulan Mei sampai Juli 2020.

Dengan bantuan tersebut diharapkan cakupan bantuan bagi warga Kota Madiun yang terdampak  COVID-19 nantinya lebih luas dan merata.

Sementara, Wagub Jatim Emil Dardak menyatakan program JPS tersebut disalurkan melalui belanja tidak terduga kepada kota/kabupaten di seluruh Jatim.

"Mekanismenya diserahkan kepada masing-masing bupati/wali kota. Penyalurannya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Bisa berupa sembako atau lainnya," tutur Wagub Emil.

Pada kesempatan itu, Wagub juga mengimbau pemerintah daerah agar dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran. Khususnya, warga terdampak COVID-19 yang keadaan ekonominya rentan dan belum mendapatkan bantuan dari mana pun. Terutama, bantuan PKH dan BPNT dari pemerintah pusat.

"Kami harap bantuan ini bisa merata. Ada 3,8 juta rakyat Jatim yang telah mendapatkan bantuan dari Kemensos. Jadi, yang dari Jatim ini diharapkan bisa mengcover di luar itu," katanya.

Adapun anggaran Pemprov Jatim yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp600 miliar. Penerimaannya berbeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pemprov Jatim juga mempersilakan jika pemerintah daerah ingin menambah jumlah besaran bantuan bagi rakyatnya. Sehingga, jumlah bantuan yang diberikan lebih banyak dan penerimanya lebih merata.