Bupati-Wabup Lumajang gunakan TTE untuk percepat layanan publik

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma resmi menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) untuk mempercepat layanan publik dalam rangka mempercepat transformasi digital di lingkungan pemkab setempat.

"Penerapan tanda tangan elektronik bukan sekadar inovasi, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati di Lumajang, Jawa Timur, Rabu.

Pemkab Lumajang terus berkomitmen dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi, salah satu langkah konkret yang diambil, berupa penerapan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pemerintahan.

"Itu namanya era digitalisasi pada birokrasi dan tanda tangan elektronik itu adalah salah satu produk dari digitalisasi birokrasi yang menjadi salah satu upaya kami untuk mempercepat pelayanan," katanya.

Menurut dia, penerapan tanda tangan elektronik memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara digital dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta mempercepat distribusi dokumen di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, meningkatkan keamanan dokumen, meminimalisasi risiko pemalsuan tanda tangan, serta memastikan keabsahan dokumen tanpa perlu bertemu secara fisik.

"Tidak ada lagi surat-surat yang menumpuk. Dokumen bisa segera terdistribusikan kapan pun dan di mana pun tanpa harus ada berkas fisik, sehingga berbagai layanan di Pemkab Lumajang akan berjalan lebih cepat dan efisien," katanya.

Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari saat ini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Transformasi digital itu sejalan dengan visi "Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel", serta mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diusung pemerintah pusat.

Indah berharap, penerapan tanda tangan elektronik akan mempercepat berbagai layanan, mulai dari administrasi internal pemerintahan hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif.