Anggaran proyek beralih untuk COVID-19, sektor jasa konstruksi Jatim terhenti

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengungkapkan sektor konstruksi di wilayah itu terhenti dan menjadi sektor terdampak cukup dalam akibat COVID-19, sebab hampir seluruh proyek dari APBN dan APBD terpangkas habis dan dialihkan untuk penanggulangan kesehatan.

"Dengan merebaknya COVID-19, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana sebesar Rp405 trilun untuk penanggulangan pandemi tersebut. Dan dana itu sebagian besar diambil dari anggaran pembangunan yang dianggap belum terlalu mendesak," kata  Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Konstruksi dan Konsultan, Kadin Jawa Timur M Rizal melalui teleconference daring di Graha Kadin Jatim Surabaya, Selasa.

Ia mengaku, saat ini adalah masa-masa sulit bagi jasa konstruksi dan konsultan, karena hampir tidak mengerjakan satupun proyek sejak awal tahun 2020, padahal jasa konstruksi termasuk industri padat karya yang menjadi penggerak industri turunan seperti semen, besi dan bahan bangunan lainnya.

Ia mengatakan, jika alokasi APBN untuk proyek Pekerjaan Umum dipangkas seluruhnya atau 100 persen, maka dana dari APBD juga dipangkas sebesar 70 persen. "Artinya, alokasi dana untuk proyek infrastruktur dari APBD hanya tersisa 30 persen saja," katanya.

Sementara hingga saat ini, Pemprov Jatim juga masih berkonsentrasi dalam penanganan COVID-19 sehingga lelang proyek masih belum digelar. Sementara untuk proyek swasta juga mengalami stagnasi yang sama, termasuk pembangunan hunian atau rumah, perkantoran dan perhotelan yang terhenti akibat mandegnya aktivitas ekonomi.

"Dengan kondisi seperti ini, maka terjadi perubahan anggaran besar-besaran mana saja proyek yang akan digarap. Dan seandainya sisa 30 persen itu sudah diputuskan, kemungkinan besar tidak semuanya bisa terserap," tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Peter Frans. Ia mengaku COVID-19 telah menyebabkan jasa konsultan mengalami kelesuan, bahkan cenderung berhenti.

"Kebijakan recofusing APBN dan APBD telah menyebabkan lelang proyek terhenti dan paket pekerjaan berkurang. Bahkan saya memperkirakan, lebih dari 50 persen perusahaan konsultan akan mengalami collapse akibat COVID-19," katanya.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mendorong pemerintah untuk tetap melaksanakan proyek yang dianggap urgen pascameredanya COVID-19, seperti pembangunan jembatan yang putus, perbaikan irigasi atau saluran agar tidak banjir, serta perbaikan jalan yang rusak.

"Sementara pembayaran tagihan bisa dimasukkan pada anggaran tahun 2021, dan pengusaha akan berusaha menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, di antaranya perbankan dan industri bahan bangunan untuk memberikan pinjaman," katanya.

Adik berharap, pemerintah menyetujui tawaran ini agar ekonomi segera bergairah pascaCOVID-19, dengan minimal tenaga kerja bisa kembali mendapatkan pekerjaan.