Pemprov Jatim dampingi pekerja terdampak COVID-19 melalui Kartu Pra-Kerja

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (09/04/2020) malam. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Pemprov siap mendampingi teman-teman pekerja yang terdampak dan kami terus menyosialisasikannya

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen membantu para pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan perusahaan akibat wabah COVID-19 dengan mendampingi mereka mendaftar sebagai peserta program Kartu Pra-kerja.

"Pemprov siap mendampingi teman-teman pekerja yang terdampak dan kami terus menyosialisasikannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat.

Menurut data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sampai Rabu (8/4) wabah COVID-19 telah menyebabkan 17.228 pekerja dirumahkan serta 3.132 pekerja dari 49 perusahaan diberhentikan.

Selain itu ada total 1.631 pekerja migran Indonesia terdampak yang berencana tidak kembali ke negara tempat bekerja maupun habis masa kontraknya.

Himawan berharap para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat wabah segera mendaftar menjadi peserta program Kartu Pra-kerja supaya bisa mendapat fasilitas pelatihan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa pekerja yang diberhentikan perusahaan tahun lalu juga menjadi sasaran prioritas program Kartu Pra-kerja.

"Mereka juga termasuk prioritas mendapatkan Kartu Pra-Kerja. Pendaftarannya nanti dimulai 11 April 2020," katanya.

Program Kartu Pra-Kerja menurut Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Pra-kerja mencakup pemberian bantuan biaya pelatihan bagi warga yang mencari pekerjaan, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta lulusan SMA atau SMK berusia 18 tahun ke atas.

Pemerintah memberikan pagu sekitar Rp3 juta hingga Rp7juta per peserta program Kartu Pra-Kerja sehingga peserta dapat memilih jenis pelatihan yang telah tersedia di platform digital mitra pemerintah sesuai dengan minat masing-masing.

Pemerintah juga akan memberikan dana Rp500 ribu per peserta yang dibayarkan dalam tiga tahapan untuk biaya transportasi serta tambahan Rp150 ribu jika peserta memberikan evaluasi terkait pelatihan. (*)