Bupati Sampang sampaikan LKPj 2019 ke DPRD melalui video konferensi

Sampang (ANTARA) - Bupati Sampang, Jawa Timur, Slamet Junaidi menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD, Senin, melalui konferensi video di aula kantor pemkab setempat.

Sidang yang diikuti Forkopimda bersama pimpinan OPD di aula pemkab ini digelar terpisah dengan legislatif.

"Ini yang pertama kalinya dilakukan di tengah pandemi corona," kata Bupati Slamet Junaidi, menjelaskan.

Rapat paripurna tentang penyampaian LKPj bupati tahun anggaran 2019 dan pengumuman nama-nama panitia khusus (Pansus) dipimpin langsung Ketua DPRD Sampang Fadol di aula besar DPRD di Jalan Wijaya Kusuma.

Bupati mengatakan, penyampaian LKPj ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD secara yuridis formal diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 serta termaktub dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Sebagai perwujudan dari ketentuan peraturan dimaksud maka dikesempatan ini saya sampaikan LKPj sebagai progress report pelaksanaan pembangunan terhadap DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berupa catatan-catatan strategis," ucap bupati.

Dalam laporannya, Bupati Slamet Junaidi menyampaikan hasil pelaksanaan program pembangunan dan capaian kinerja. Secara garis besar, kinerja dari sasaran pembangunan menunjukkan capaian yang cukup baik sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024 meskipun masih terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan.

Pendapatan daerah tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.8 miliar, terealisasi Rp1.8 miliar atau 100 persen. Jumlah itu terdiri dari realisasi PAD dianggarkan Rp162.994.854.462, terealisasi Rp168.778.008.507, atau 103,55 persen. Realisasi dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.276.293.938.949, terealisasi Rp 1.257.785.091.729, atau 98,55 persen.

Lalu, pendapatan daerah lain yang sah dianggarkan Rp 399.065.737.126, terealisasi Rp 428.929.083.026, atau 107,48 persen.

Untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.970.106.802.145, terealisasi Rp1.803.660.007.009, atau 91,55 persen. Rinciannya belanja tidak langsung dianggarkan Rp1.066.304.900.013, terealisasi Rp999.275.153.140, atau 93,71 persen.

Selanjutnya, belanja langsung Rp903.801.902.131, terealisasi Rp804.384.853.869, atau 89 persen, sehingga total jumlah surplus atau defisit Rp131.752.271.607, terealisasi Rp51.832.176.253, atau 39,34 persen.

Kemudian, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp131.752.271.607, terealisasi Rp131.443.260.467, atau 99,77 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019 sebesar Rp183.275.436.720,

Slamet Junaidi memaparkan, indikator capaian kinerja sasaran pembangunan dapat dilihat dari status opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (LKD) tahun 2019 dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) adalah 64,99 atau disebut predikat B.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) di tingkat Pemprov Jatim menunjukkan bahwa Pemkab Sampang mendapat skor 3,3114 atau kategori prestasi tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2018.

"Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diukur pada tahun 2019 adalah 81,30 persen, nilai IKM Sampang mencapai target RPJMD tahun 2019 sebesar 81,05 persen," tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, indeks pembangunan manusia (IPM) Sampang 2019 sebesar 60,93 persen. Persentase penduduk miskin 2019 menurun 20,71 persen atau 0,50 persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun lalu sebesar 4.93 persen karena dampak dari perekonomian nasional dan regional.

Pendapatan perkapita penduduk Sampang tahun 2019 sebesar 20,13 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 20,34 juta rupiah.

"Tingkat pengangguran terbuka juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu, saat ini 2,81 persen dan dulu 2,38 persen," katanya.