Surabaya (ANTARA) - DPRD DKI Jakarta memuji pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik penggelembungan anggaran.
"Memang kelihatan banget bagaimana semangat anti-korupsi ala Bu Risma. Dia bukan hanya bangun sistem, tapi juga dari dirinya tidak ada niat mencuri uang negara. Jadi, di Surabaya tidak ada anggaran-anggaran ganjil sebagaimana kami temukan di DKI Jakarta," ujar anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dalam kunjungannya di Balai Kota Surabaya, Jumat.
Menurut dia, sistem yang dibangun Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai wakil rakyat dari ibu kota negara sebagai perwujudan nyata semangat anti-korupsi.
Surabaya memang dikenal sebagai pelopor e-Government di Indonesia. Dimulai sejak 2002 saat Risma ketika itu menjadi kepala Bagian Bina Pembangunan Pemkot Surabaya, di mana telah dikembangkan e-Government, yang kemudian dilanjutkan dengan e-Budgeting, e-Procurement, e-Musrenbang, e-Audit, e-Performance, dan berbagai sistem penunjang secara terintegrasi.
Bahkan, Wali Kota Risma pun telah menghibahkan sistem e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa diterapkan daerah lainnya.
Ima yang merupakan mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini perlu mencontoh cara Risma mengelola anggaran.
Ia menilai tidak ada konsistensi kebijakan di DKI Jakarta, karena di era Jokowi hingga Ahok, pengelolaan anggaran sangat transparan dan tepat sasaran.
"Kuncinya ada pada leadership. Karakter kepemimpinan yang bebas korupsi memastikan seluruh organisasi itu bebas praktik haram pencurian uang negara. Tapi, kalau sudah ada niat pengadaan barang-barang tidak urgen, mark up, niat beri hibah untuk tim sukses, ya bikin rakyat sedih," kata Ima.
Ima juga belajar tentang bagaimana Risma menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, sesuai UU Keuangan Negara. Salah satunya adalah prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
"Jadi Bu Risma pakai prinsip itu, artinya dia belanjakan APBD bukan dengan pendekatan proyek. Jadi yang benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya, tidak bikin pengadaan yang tidak urgen dan tidak efisien. Seperti di DKI Jakarta, kan tidak seharusnya beli barang-barang puluhan miliar rupiah padahal barang itu tidak diperlukan rakyat. Baru karena kita sorot, baru deh ramai," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, prinsip yang diterapkan Wali Kota Risma ditunjang dengan sistem perencanaan yang bagus juga memastikan semua pembangunan di Surabaya berjalan efektif dan efisien.
"Di Surabaya tidak ada bangun sesuatu, eh begitu sudah jadi, dibongkar lagi, seperti yang lagi ramai di Jakarta. Kalau bangun, lalu bongkar lagi, berarti kan tidak efisien dan tidak efektif. Rakyat dirugikan karena itu kan duit rakyat," ujarnya.
Berkat prinsip-prinsip yang diterapkan Risma, lanjut Ima, pembangunan Kota Surabaya berhasil. Semua indikator menunjukkan progres meyakinkan.
"Padahal APBD Surabaya ini hampir sembilan kali lipat lebih rendah dibanding APBD DKI Jakarta, tapi di sini pengelolaannya transparan, hasilnya optimal. Karena yang dilakukan bukan pendekatan proyek, tapi pendekatan ekonomis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," katanya.
