Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto siap bersinergi dengan banyak pihak untuk mendorong peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) di Tanah Air.
“Saya kira kita semua sepakat bahwa di tengah tantangan ekonomi dunia yang melambat, investasi baru harus digerakkan, inisiatif-inisiatif kewirausahaan wajib dimunculkan. Oleh karena itu, Kadin Jatim siap membantu peningkatan ease of doing business sebagai fokus utama kerja organisasi ini,” ujar Adik kepada wartawan, Senin
Adik yang juga juga berencana maju menjadi calon ketua umum Kadin Jatim ini mengatakan, peningkatan kemudahan berusaha bukan hanya tugas pemerintah, dunia usaha pun berperan sangat penting.
"Karena kemudahan dalam berbisnis memiliki cakupan sangat luas dalam praktiknya. Bukan saja kemudahan memulai usaha dari sisi perizinan, tetapi lebih dari itu, kita harus memastikan kemudahan dari hulu hingga hilir sektor dunia usaha," ujar pengusaha bidang agribisnis tersebut.
Seperti diketahui, dalam rapat terbatas kabinet, Kamis (21/11), Presiden Jokowi menargetkan lonjakan peringkat kemudahan berusaha dari posisi 73 ke level 40 pada 2021.
Adapun Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, semua daerah di Indonesia harus mempunyai irama gerak yang serupa dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kemudahan berusaha.
“Tugas kita bersama menaikkan ease of doing business ini, kita kejar bareng-bareng naik ke peringkat 40 sesuai target Presiden Jokowi. Kita kejar ketertinggalan dengan Thailand, Malaysia, Singapura yang peringkatnya jauh lebih baik dibanding Indonesia,” ujar La Nyalla, Sabtu (23/11).
Adik mengatakan, saat ini Indonesia, termasuk Jawa Timur, menghadapi tantangan besar dalam dua dimensi utama.
Pertama, persaingan dari negara tetangga yang menawarkan konsep “ramah investasi” dan kemudahan bisnis dengan peringkat jauh di atas Indonesia.
Yang kedua, kita sudah pasti akan memasuki era industri 4.0, sehingga harus dipastikan adanya kemudahan dan dukungan bagi dunia usaha untuk memulai transisi perubahan pola bisnis menuju konsep industri 4.0.
“Karena itu, saya memilih tema Ease of Doing Business sebagai skala prioritas kerja-kerja Kadin Jawa Timur ke depan, sekaligus bersinergi untuk mendukung kerja keras pemerintah dalam menciptakan iklim tersebut,” ujar Adik.
Dia mengatakan, kerja besar mengerek peringkat kemudahan berusaha tentu tidak bisa dijalankan dengan pola kepemimpinan one man show, tetapi harus benar-benar kolektif kolegial.
“Ketua Umum Kadin Jatim harus mampu melibatkan secara aktif seluruh pengurus dan para pengusaha di Jawa Timur untuk memastikan kerja-kerja organisasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh kalangan dunia usaha,” ujarnya.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, salah satu fungsi organisasi tersebut adalah menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia.
“Maka ke depan kami akan menyusun roadmap Ease Doing of Business di Jawa Timur tahun 2020-2025. Apa-apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Jatim sesuai standar Bank Dunia. Dengan ease of doing business yang meningkat, tentu perekonomian Jatim bakal makin akseleratif," katanya.
