Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Surabaya, Jawa Timur, membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk Pilkada Surabaya tahun 2020 pada 25 Oktober hingga 15 November 2019.
"Pendaftaran ini bukan untuk kader, tapi juga dibuka untuk umum," kata Ketua Penjaringan Bacawali DPC Partai Gerindra Surabaya, Bagiyon Senayan saat memberikan keterangan pers di kantor DPC Jalan Gayungsari XI Surabaya, Jumat.
Baca juga: Gerindra siap bangun koalisi parpol jelang Pilkada Surabaya 2020
Menurut dia, pendaftaran bakal Cawali dan Cawawali Surabaya ini berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Partai Gerindra di Hambalang Bogor dan Rapat Koordinasi (Rakor) DPD Partai Gerindra Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa pengambilan formulir pendaftaran bakal cawali dan cawawali Surabaya tidak dipungut biaya. Selain itu, lanjut dia, para pendaftar bisa mendaftarkan dirinya sebagai bakal cawali atau bakal cawawali Surabaya.
"Kita memang membuka bukan untuk pasangan calon, tapi terpisah," katanya.
Baca juga: Gerindra ingatkan kandidat jangan manfaatkan keluarga di Pilkada Surabaya
Bagiyon mengatakan mekanisme pendaftaran model seperti ini lantaran peroleh kursi Partai Gerindra di lembaga legislatif Surabaya tidak memenuhi kuota persyaratan sehingga tidak bisa mengusung calon sendiri. Sehingga, kata dia, Gerindra perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon.
"Partai pasti akan mencari kekurangan kuota persyaratan itu. Tapi yang jelas nanti yang menyeleksi keseluruhan adalah DPP dan DPC hanya menjaring lewat pendaftaran," katanya.
Mengenai biaya politik kampanye pemenangan hingga penyediaan saksi untuk memantau suara selama Pilkada Surabaya 2020, Bagiyon mengatakan bahwa hal itu adalah tanggung jawab para calon nantinya.
Ia menjelaskan dalam formulir pendaftaran nanti, tersedia kolom easy dan lembar jawaban soal keseriusan para calon maju di Pilkada Surabaya 2020, salah satu pertanyaan juga memuat kesanggupan penyediaan finansial.
"Calon memang harus menanggung biaya politik menggelar rakorcab untuk menggerakkan mesin politik partai, kampanye dan penyediaan saksi. Karena tidak mungkin ada calon yang ingin maju, tapi tidak memiliki finansial untuk membiaya pencalonan. Untuk itu kita tanyai keseriusannya," katanya.
Sementara mengenai koalisi dengan partai lain, Bagiyon mengatakan bahwa beberapa pengurus partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Surabaya sudah menjalin komunikasi, meski tidak secara resmi, di antaranya PAN, PSI, NasDem, Demokrat dan PKS.
"Ya semuanya mungkin. Tapi kalau memang nanti keputusan DPP memaksa harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan, ya itu lain soal lagi. Yang jelas kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai itu," katanya.
