Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengajukan usulan untuk merekrut calon pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini dengan jumlah yang diusulkan sebanyak 532 kursi.
"Pada tahun 2019 sudah diajukan, cuma belum ada konfirmasi dari pusat. Kami mengajukan 532 kursi, yakni untuk 307 CPNS dan 225 PPPK," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana di Kediri, Jumat.
Apip mengatakan bahwa pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) karena kebutuhan. Tenaga yang diusulkan juga dari berbagai jurusan namun yang terbanyak adalah tenaga pendidikan dan kesehatan sekitar 50 persen.
Selain itu, masih terdapat beberapa tenaga teknis yang juga dibutuhkan di organisasi perangkat daerah, seperti arsiktektur, teknik sipil dan listrik yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri maupun tenaga penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri.
Terkait dengan anggaran, Apip menjelaskan bahwa pemerintah kota juga sudah menyiapkan anggaran untuk rekrutmen CPNS dan PPPK 2019 jika usulan disetujui oleh pusat. Adapun anggaran di APBD 2019 sebesar Rp1,2 miliar.
Selain untuk seleksi, anggaran tersebut untuk penyiapan administrasi dan pelaksanaan di lokasi.
Ia mengatakan bahwa panitia seleksi (pansel) nantinya berasal dari pemerintah pusat sehingga pemkot juga harus membantu menyiapkan tenaga di lapangan, terutama saat jadwal tes.
Namun, untuk lebih detailnya pihaknya belum bisa memastikan sebab saat ini masih menunggu dari pusat guna kepastian usulan itu disetujui atau belum. Bahkan, jika usulan disetujui, kemungkinan untuk pelaksaan tes, Kediri ikut gabung dengan Madiun dan Malang.
Hal itu, lanjut dia, juga dari pilihan yang bisa dipilih oleh daerah dalam pelaksanaan tes CPNS dan PPPK tersebut, yakni dengan mandiri atau sharing. Namun, demi efisiensi anggaran, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan daerah (BKPPD) Kota Kediri berencana lebih memilih sharing dengan daerah lain.
Hingga kini, pemerintah kota masih menunggu kepastian dan pengumuman secara resmi dari Kemenpan RB. Jika disetujui, diperkirakan pelaksanaan tes tersebut bisa dilakukan pertengahan Oktober 2019.
