Dukung NKRI, GP Ansor Trenggalek tolak gerakan "people power"

Trenggalek (ANTARA) - Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menolak tegas segala bentuk gagasan people power yang digulirkan sekelompok kepentingan terkait hasil pilpres, karena berpotensi memecah belah keutuhan bangsa.

"Kami seluruh keluarga GP Ansor Trenggalek menolak dengan keras dan tegas gerakan people power yang dipropagandakan kelompok-kelompok yang kecewa dengan hasil pemilu 2019," kata Ketua GP Ansor Cabang Trenggalek Izzudin Zakki di Trenggalek, Jumat.

Menurutnya, pihak-pihak yang berkeinginan melakukan gerakan people power tidak memiliki kecintaan terhadap NKRI.

Sebab, wacana gerakan massa oleh kelompok warga yang tidak puas hasil pemilu ataupun pilpres itu sudah mengarah pada pembangkangan sipil.

Narasi yang dibangun saat ini adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, mereka juga sepihak meminta salah satu pasangan calon didiskualifikasi.

Padahal, saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berjalan. Tahapan kampanye, masa tenang, coblosan hingga rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan provinsi sudah berjalan.

Tahap selanjutnya saat ini para pihak yang berkontestasi maupun pendukungnya tinggal menunggu hasil rekapitulasi akhir pemilu.

"Kalau gerakan people power benar-benar akan dilakukan, maka GP Ansor dan Banser Trenggalek siap untuk membubarkan orang-orang yang terlibat dan mengatasnamakan diri people power tersebut," ujarnya.

Bagi Gus Zakki, demikian ia biasa disapa, tanggung jawab pencegahan terhadap potensi disintegrasi bangsa bukan saja tanggung jawab negara, dalam hal ini polisi, tentara dan pemerintahan. 

Namun, juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, semua elemen bangsa.

"Semua harus bersatu melawan setiap potensi disintegrasi bangsa ini," ujarnya.

Ia berharap sikap tegas GP Ansor dan Barisan Serbaguna (Banser) Trenggalek bisa menguatkan visi dan motivasi rakyat Indonesia dalam mencegah setiap potensi pembangkangan sipil maupun permintaan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.