Komandan Kodiklatal canangkan pembangunan zona integritas

Surabaya (ANTARA) - Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut (Kodiklatal) Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto mencanangkan pembangunan zona integritas seluruh pejabat di lingkungan lembaga tersebut di Ruang Joglo Moeljadi Kesatrian Bumimoro, Kodiklatal, Selasa.

Siaran pers yang diterima di Surabaya menyebutkan acara pencanangan tersebut dihadiri Wakil Komandan Kodiklatal Laksamana Pertama TNI B. Ken Tri Basuki, para direktur Kodiklatal, komandan Kodik, komandan pusat latihan dan komandan pusat pendidikan, serta komandan sekolah di jajaran Kodiklatal.

Adapun penandatanganan zona intergritas diwakili Direktur Umum Kodiklatal Laksma TNI Taat Siswo Sunarto, Komandan Denmako Kodiklatal Kolonel Laut (P) Teddy Barata, Komandan Denpomal Kodiklatal Letkol Laut (PM) Hendarwan Setiawan, dan Kabagkum Kodiklatal Letkol Laut (KH) Yopi Roberti Riry.

Dalam sambutannya, Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan TNI AL, dalam hal ini komandan Kodiklatal, bahwa instansinya telah siap menjadi instansi yang berpredikat zona integritas.

"Yaitu para pemimpin dan jajarannya mempunyai niat atau komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.

Oleh karena itu, Kodiklatal telah mencanangkan pembangunan zona integritas agar semua pihak, termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dengan tujuan agar Kodiklatal sungguh-sungguh menjadi zona integritas menuju WBK atau WBBM di lingkungan TNI atau TNI AL.

Dengan telah ditandatanganinya pencanangan pembangunan zona integritas, lanjut Dankodiklatal, maka kepada seluruh direktur, komandan Kodik, Puslat, Pusdik, dan para kKsatker beserta jajarannya untuk melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Demikian pula kepada para pejabat baru yang melaksanakan serah terima jabatan maupun personel yang ronda masuk, harus melaksanakan penandatanganan pakta integritas. (*)