Pemilu mendatang diharapkan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu mengharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Indonesia bisa dipermudah dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang cukup pesat saat ini.

Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemilu tersebut sebagai upaya menyederhanakan mekanisme, serta mengurangi beban kerja dari pihak penyelenggara, khususnya pada tingkat bawah.

"Penggunaan teknologi itu dengan mempertimbangkan beban kerja, menyederhanakan mekanisme. Namun, harus memanfaatkan teknologi yang terpercaya dengan keamanan maksimal," kata Rochman di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa.

Menurut Rochman, penggunaan teknologi tersebut diharapkan bisa membantu pelaksanaan pemilu ke depan, khususnya untuk memudahkan rekapitulasi dan penghitungan yang dilakukan di tingkat bawah. Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, membutuhkan waktu cukup lama untuk merampungkan rekapitulasi suara.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019, waktu kerja dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terbilang cukup panjang. Bahkan, ada yang bekerja lebih dari 24 jam, sehingga mengakibatkan kelelahan.

Akibat waktu kerja yang cukup panjang ditambah dengan berbagai kondisi yang cukup sulit di beberapa wilayah pelosok Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 119 petugas KPPS di 25 provinsi dikabarkan meninggal dunia, sedangkan 374 petugas sakit.

Tercatat, biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 trilun. Menurut Rochman, sesungguhnya dengan dana yang cukup besar tersebut, bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan infrastruktur pemilu berbasis teknologi.

"Dana pemilu yang besar tersebut seharusnya bisa untuk membangun infrastruktur teknologi, tapi sekali lagi, harus dengan keamanan maksimal. Banyak ahli dan orang pandai di Indonesia," ujar Rochman.

Sebagai contoh, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sesungguhnya telah melakukan kajian e-voting untuk bisa diterapkan di Indonesia. BPPT menggali informasi setidaknya dari dua negara yang menerapkan e-voting seperti Amerika Serikat dan India.

Dalam pelaksanaan sistem e-voting, memang diperlukan berbagai perangkat baik perangkat keras maupun lunak untuk mendukung kelancaran pemilu. Peran industri dalam negeri dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa dan menciptakan inovasi baru dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional.