Bahas RKPD, Wali Kota minta pemerintahan baru Madiun harus lebih baik

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto meminta pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Madiun lima tahun ke depan harus lebih baik dari sebelumnya, sehingga kesejahteraan warga setempat meningkat. 

Masa kepemimpinan Wali Kota Sugeng Rismiyanto akan berakhir pada 29 April 2019 dan akan dilanjutkan dengan kepemimpinan yang baru. Oleh karena itu, Kota Karismatik Madiun saat ini telah memasuki masa transisi, yakni dari pemerintahan Baris Jilid II ke pemerintahan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Maidi-Inda (MADA). 

"Karena itu, ini menjadi penting untuk kita kawal bersama-sama," ujar Sugeng Rismiyanto saat kegiatan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2020 di Gedung Diklat, Madiun, Senin.

Sugeng berharap pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan lancar. Tidak hanya di masa pemerintahannya, tapi juga ketika sudah dipegang oleh pemimpin yang baru nanti.

Pemerintahan Baris Jilid II telah meninggalkan sejumlah pencapaian, di antaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96 persen, indeks pembangunan manusia 80,15, tingkat pengangguran terbuka 3,85 persen, dan inflasi 2,11 persen.

Angka-angka tersebut di antaranya bahkan lebih baik dibandingkan dengan Jatim maupun nasional, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya untuk menjadikan Kota Madiun lebih baik lagi.

Lebih lanjut, Sugeng berharap adanya kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih maju di Kota Madiun. 

"Apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan juga dilaksanakan dengan baik," katanya dalam kegiatan RKPD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Madiun itu.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Madiun Totok Sugiharto menyatakan, RKPD Kota Madiun tahun 2020 memiliki anggaran mencapai Rp1.194.438.117.000.

"Dana sebesar Rp1,194 triliun tersebut digunakan untuk 208 program dan 818 kegiatan," ungkap Totok.

Terdapat lima prioritas program yang diutamakan di pembangunan lima tahun ke depan, yakni program SDM, peningkatan ekonomi daerah, infrastruktur, tata kelola pemerntahan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat. (*)