Pamekasan (Antaranews Jatim) - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi sangat dibutuhkan, terutama dalam dalam mensukses pengembangan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Bupati Pamekasan, Jawa Timur Baddrut Tamam menyatakan, sinergi dalam artian terlaksanakan program yang saling membantu dan saling menguntungkan, akan mempercepat terwujudnya pelaku usaha yang kreatif dan memiliki kemampuan yang memadai, disamping akan bisa membangun akses jaringan yang lebih luas.
Sebab, hakikat dari pertumbuhan ekonomi, menurut dia, apabila jaringan usaha semakin luas, kemampuan atau sumber daya manusia (SDM) memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dalam melakukan inovasi pada produk usaha yang terus menerus atau berkelanjutan.
Untuk mewujudkan itu semua, maka akses jaringan harus diperluas, disamping penting pula untuk memahami kebutuhan pasar, dan membuka akses pasar baru dengan mempertimbangkan kebutuhan di daerah lain, baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional atau global.
"Disinilah pentingnya adanya sinergi, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dan dengan sinergi ini, pada akhirnya diharapkan bisa mencarikan solusi berbagai persoalan pelaku ekonomi kita di Pamekasan ini," kata Baddrut.
Bupati muda ini menjelaskan, Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura yang memiliki potensi ekonomi dari kekayaan alam terkandung di wilayah itu yang luar biasa. Baik dari sisi sumber daya alam (SDM), kerajinan, seni budaya, maupun dari sektor jasa dan industri.
Dari sisi sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan potensi ekonomi yang ada di Pamekasan, yang bisa dikembangkan apabila bisa dikelola secara profesional adalah kuliner dan produksi garam.
"Kami memiliki kuliner khas dan hanya ada di Pamekasan yakni `campor lorjuk` dan ini tidak ada di daerah lain," katanya.
Industri produksi garam di Kabupaten Pamekasan juga sangat potensial, dengan jumlah produksi setiap tahun antara 90 ribu ton hinggga 130 ribu ton.
Dari sektor seni budaya, Pamekasan juga kaya akan seni budaya tradisional yang memang merupakan ciri khas masyarakat Pamekasan, seperti `Tari Topeng Gethak`, `Tari Rondhing` dan festival kecantikan sapi atau yang dikenal masyarakat dengan nama `Sapi Sono`.
Sementara, dari segi industri keatif dan kerajinan kreatif, Pamekasan sangat dikenal dengan batik tulisnya, antara lain seperti batik `Sekar Jagat`, `Podhek` yang jumlahnya mencapai 155 motif.
Hanya saja, yang menjadi kendala dalam pengembangan potensi yang ada selama ini, pada sektor jaringan dan kemampuan para perajin dan pelaku usaha yang belum kreatif, sehingga potensi yang ada belum bisa dikonversi bernilai ekonomis.
Di sektor lembaga keuangan mikro, seperti koperasi, Pamekasan tergolong kabupaten di Pulau Madura yang lebih maju dibanding tiga kabupaten lain di Pulau Madura.
Sebab, pada sekitar April 2017, kabupaten berpenduduk sekitar 800 ribu lebih ini, telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai kabupaten pertama yang menerapkan Koperasi Syariah.
Bupati Pamekasan kali itu, Achmad Syafii mengumumkan, sudah ada 160 unit koperasi dari total 695 koperasi yang terdata di Dinas Koperasi dan UKM yang menerapkan pola syariah.
"Pemerintah mendorong pengembangan koperasi syariah, untuk memanfaatkan potensi ekonomi di basis pondok pesantren, karena Pamekasan ini juga dikenal sebagai kota santri, disamping fokus program pembangunan kita pada Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam)," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Djon Yulianto.
Sebagaimana Bupati Baddrut Tamam, Djon Yulianto menyatakan, yang menjadi kendala untuk mempercepat pengembangan dari program yang telah ditetapkan pemkab itu adalah pada anggaran daerah yang terbatas. Keinginan kuat Pemkab Pamekasan untuk menghidupkan ekonomi mikro melalui sektor ini, belum didukung dana yang memadai.
Sinergi Program
Salah satu program yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk menyiasati keterbatas dana APBD ini dengan melakukan sinergi program dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
Pada 15 Februari 2019, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga datang secara langsung ke Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan menanda tangani nota kesepahaman sinergi program antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemkab Pamekasan.
Ada beberapa program yang disepakati antara Pemkab Pamekasan dengan pihak kementerian untuk bersinergi. Antara lain, berupa program bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan dan manajemen bagi pelaku usaha di Pamekasan.
Selain itu, bantuan modal kepala wirausaha baru. Menkop juga menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Koperasi kepada tiga orang perwakilan, SK Badan Hukum Koperasi, sertifikat hak cipta, serta dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang pada tahun ini penyalurannya ditargetkan sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri dari Rp975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp525 miliar untuk pola syariah.
"Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat pada program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan," kata Menkop Puspayoga kata itu.
Program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hasil pilkada serentak pada 27 Juni 2018 itu adalah membentuk 10.000 wirausahawan baru dalam kurun waktu lima tahun.
Program ini dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi di sektor kewirausahaan, sekaligus program pendukung dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pamekasan.
"Kementerian Koperasi dan UKM merasa terbantu dengan program perioritas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan ini, dan oleh karenanya, perlu adanya sinergi program," katanya.
Direktur Inkubator Bisnis Universitas Madura (Unira) Pamekasan Dr Gazali menilai, sinergi program yang telah dilakukan Pemkab Pamekasan bersama Kementerian Koperasi dan UMK adalah cara efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
"Cara kreatif dan inovatif yang dilakukan Pemkab Pamekasan ini memang sangat dibutuhkan. Kami berkesimpulan, bahwa Pemkab Pamekasan mampu mengatasi kekurangan justru menjadi kekuatan, dan jelas sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemkab maupun kementerian koperasi," kata Gazali.
Hanya saja, sambung dia, yang perlu diperhatikan lebih serius kedepan agar pembinaan pengembangan ekonomi, termasuk bantuan modal usaha dari pemerintah adalah tepat sasaran, adalah merata, dan tidak hanya terfokus pada daerah atau wilayah tertentu. Penting juga diperhatikan, agar usulan bantuan hendaknya berbasis program. (*)
