Blitar (Antaranews Jatim) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, terus memperbaiki layanan pembuatan paspor dari sebelumnya memerlukan waktu sekitar tiga hari, kini dipersingkat menjadi sehari selesai.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Muhammad Akram di Blitar, Senin, mengatakan, peningkatan kualitas layanan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani (ZI-WBBM).
Sebelumnya, Imigrasi Blitar telah mendapatkan predikat wilayah bebas koruspi dan ZI-WBBM merupakan tahapan berikutnya yang lebih tinggi.
Terlebih lagi, dari evaluasi selama 2018, jumlah warga yang mengajukan paspor ke Kantor Imigrasi Blitar mengalami kenaikan. Pada 2018, jumlah penerbitan paspor hingga 25.939 lembar, naik hingga 6.349 lembar dibanding tahun sebelumnya.
Selain perbaikan fasilitas layanan pospor, Imigrasi Blitar juga akan memperbaiki layanan lain, yakni ruang tunggu pelayanan yang dibangun setingkat seperti di bandar udara, hingga perbaikan toilet. Dengan fasilitas itu, masyarakat akan merasa lebih nyaman dalam mengurus paspor di kantor.
Ia menambahkan, Imigrasi Blitar juga akan mmeberikan voice note pada warga asing yang terdata. Mereka akan mendapatkan pesan singkat yang isinya pemberitahuan yang dikirimkan 14 hari sebelum masa izin tinggal mereka selesai.
"Nanti untuk pelayanan orang asing 14 hari sebelum izin tingggal habis akan kami kiriman voice note. Ini upaya mencegah jangan sampai orang asing overstay (kelebihan masa tinggal)," kata dia.
Akram mengatakan, untuk menunjang beberapa perbaikan layanan di Imigrasi Blitar tersebut, instansinya sudah melakukan penambahan sumber daya manusia hingga penambahan sarana untuk cetak paspor. Berbagai pelayanan itu dimulai pada 2019.
Imigrasi Blitar juga terus melakukan perbaikan pelayanan termasuk intensif melakukan sosialisasi ke warga terkait dengan keimigrasian, peningkatan kualitas pelayanan, pendaftaran orang asing, aplikasi izin tinggal lewat dalam jaringan hingga tentang kewarganegaraan.
Ia berharap dengan berbagai program yang telah dibuat, pelayanan ke depan akan lebih baik lagi dan masyarakat akan lebih dimudahkan. Selain itu, pelayanan lewat daring juga dilakukan demi mencegah terjadinya praktik calo. (*)
