Jember (Antaranews Jatim) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Reserse Kriminal Polri memantau pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil di Balai Serba Guna Kaliwates, Kabupaten Jember, Kamis.
"Pelaksanaan tes SKD CPNS berjalan dengan baik sesuai SOP (standar operasional prosedur), lancar dan tidak ada kendala," kata Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji Tunjangan Kesejahteraan dan Kinerja BKN Paryono di sela memantau pelaksanaan tes SKB.
Paryono datang didampingi Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri Kombes Sandi Nugroho dan Kepala BKPSDM Jember Ruslan Abdul Gani.
Pemantauan dilakukan dengan memasuki beberapa ruang tes hingga memantau langsung peserta saat ujian berlangsung.
Ia menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS di Jember sudah bagus dan tidak ada masalah, semua peserta mengerjakan tes tanpa ada kendala dan tidak menemukan kasus.
"Saya lihat sudah cukup bagus di Jember. Pengumuman SKB masih sesuai jadwal pada 15 Desember 2018 dan jika ada perubahan, maka akan segera diumumkan," katanya.
Ia mengatakan, hasil seleksi itu nanti akan disampaikan kepada panitia seleksi nasional (panselnas), kemudian panselnas akan menggabungkan dari hasil SKD dan SKB untuk diumumkan.
Setelah lulus tahap SKD dan SKB, lanjut dia, CPNS yang akan masuk pada instansi-instansi masih harus melewati beberapa tes secara bertahap, seperti tes fisik atau semacamnya, terkecuali instansi yang cukup mensyaratkan hasil SKD dan SKB.
"Pada ujian SKB saat ini tidak ada passing grade (ambang batas nilai kelulusan), tetapi dari hasil nilai SKD dan SKB akan digabung dengan rincian SKD menempati porsi 40 persen, sedangkan SKB 60 persen," katanya.
Jika hanya ada satu orang yang lulus dalam passing grade sebelumnya, kemungkinan besar peserta itu bisa menjadi PNS.
Namun, bila formasi hanya satu tapi yang lulus passing grade banyak, maka yang diambil adalah tiga kali formasi. Jadi, tiga orang yang ikut SKB.
"Tiga orang itu yang bertarung untuk lulus dan satu orang yang akan dinyatakan lulus," katanya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Bareskrim Polri Kombes Sandi Nugroho mengatakan, Bareskrim telah lebih dulu melakukan pemantauan melalui kepolisian daerah (polda) dan resor (polres).
Mendahului pemantauan untuk mengantisipasi apakah ada perjokian dalam pelaksanaan, kebocoran soal, atau penggunaan jasa-jasa lain dalam rangka menjadi pegawai.
"Pada intinya bahwa kita mendukung kegiatan dari BKN dan pemerintah untuk melaksanakan seleksi CPNS dengan bersih, transparan, dan akuntabel," katanya. (*)
