Madiun (Antaranews Jatim) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun memastikan harga sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok di wilayah setempat stabil menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019.
Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto mengatakan, meski terpantau stabil, pihaknya tidak ingin terlena dan terus melakukan pemantauan guna segera menganstisipasi jika terjadi kenaikan.
"Momentum Natal dan tahun baru biasanya harga-harga naik. Rapat kali ini untuk memetakan dan menentukan langkah antisipasi kalau kenaikan harga terjadi menjelang Natal," ujar Wali Kota Sugeng Rismiyanto saat membuka rapat pengendalian inflasi di ruang 13 Balai Kota Madiun, Kamis.
Menurut dia, berdasarkan laporan dinas terkait, kondisi harga sembako di Kota Madiun saat ini masih stabil. Kenaikan tercatat hanya pada komoditas telur ayam.
Harga telur ayam ras naik dari kisaran Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per kilogram menjadi Rp21 ribu per kilogram.
Sedangkan komoditas beras, minyak goreng, dan tepung terigu masih normal. Bahkan, gula pasir cenderung turun harga dari Rp11 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram. Meski begitu (stabil), bukan tanpa antisipasi.
Pemkot Madiun siap menggelar sejumlah kegiatan antisipasi jika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Mulai dari persiapan operasi pasar (OP), "talk show", dan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat (ILM).
"Sejauh ini harga bahan-bahan pokok masih stabil. Tetapi kami tidak ingin terlena. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang," katanya.
Sementara Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menyebut kenaikan harga telur dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya, naiknya permintaan konsumen dan harga pakan ayam yang juga naik. Namun, stok dipastikan aman.
"Sejauh ini, stok dipastikan masih aman, meski ada kenikan harga," kata Rusdiyanto.
Pihaknya bersama TPID akan menambahkan item telur ayam selain beras dan minyak dalam operasi pasar yang dijadwalkan mulai awal Desember 2018.
Selain OP, tim TPID Kota Madiun juga turun ke lapangan guna memantau harga di sejumlah pasar tradisional setempat.
Sementara, rapat koordinasi pengendalian inflasi juga melibatkan "stake holder" Kota Madiun, seperti Bulog, Pertamina, BI Kediri, BPS, serikat pedagang, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (*)
